Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melibatkan jajaran aparat pemerintahan serta TNI/Polri di kelurahan untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa beras dan minyak goreng.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Kamis mengatakan, pengawasan itu dilakukan untuk menjamin penyaluran bantuan CPP lancar dan diterima langsung masyarakat yang berhak serta tepat sasaran.
"Selain itu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada kendala, camat dan lurah bisa cepat memfasilitasi," katanya.
Menurut jadwal, katanya, pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan CPP mulai tanggal 18 Oktober 2025, sedangkan daerah akan melakukan penyesuaian jadwal dengan Bulog selaku penyedia bantuan CPP.
"Stok beras dan minyak ada di Bulog, kami sifatnya membantu pendistribusian lancar dan tepat sasaran," katanya.
Baca juga: Sebanyak 31.046 KK di Mataram dapat bantuan beras dan minyak goreng
Berdasarkan data, jumlah penerima bantuan CPP di Kota Mataram sebanyak 31.046 kepala keluarga (KK). Bantuan CPP yang akan diberikan untuk jatah selama dua bulan yakni Oktober dan November 2025.
Sementara bantuan CPP per KK per bulan masing-masing 10 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng. Dengan demikian, untuk jatah Oktober-November satu KK mendapatkan jatah 20 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng.
Baca juga: Bantuan beras CPP sebanyak 623,34 ton siap didistribusikan di Mataram
Menurutnya, jumlah penerima CPP bulan Oktober-November sebanyak 31.046 KK, terjadi pengurangan 121 KK dari jumlah penerima CPP bulan Juli 2025 sebanyak 31.167 KK.
"Pengurangan itu terjadi karena ada yang sudah meninggal, ada juga yang sudah mampu, dan sudah bekerja sehingga memiliki penghasilan tetap," katanya.
Ia berharap, bantuan CPP berupa beras dan minyak goreng dari pemerintah tersebut dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
Baca juga: Penerima Beras CPP di Mataram berkurang 7.036 KPM, Ini sebabnya
