Akademisi Bima-Dompu tawarkan konsep 'Eco City' dan 'Sustainable Zone' untuk NTB

Kota Mataram (ANTARA) - Sejumlah pakar dan akademisi asal Bima dan Dompu menawarkan konsep pembangunan baru bagi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan mengusung gagasan “Eco City dan Sustainable Zone” sebagai arah strategis pengembangan wilayah.

Konsep tersebut disampaikan saat para akademisi menemui Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri di ruang kerjanya, beberapa hari lalu.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Rukun Keluarga Bima (RKB) Dr. Irwan, Prof. Abdul Wahid, Prof. Buan Anshari, Prof. Atun Wardatun, Dr. Sri Susanti, Dr. Syafril, Dr. M. Firmansyah, Dr. Ibnu Khaldun, Dr. H. Arsyad Gani, dan Rasyid R. Turut hadir pula anggota DPRD NTB Dapil VI, yakni Aminullah (PAN), M. Yasin (Gerindra), Harwoto (Golkar), dan Ahmad Dahlan (Hanura).

Para akademisi menyampaikan gagasan strategis untuk memperkuat arah pembangunan daerah agar lebih berbasis potensi lokal, pengetahuan, dan keberlanjutan di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Lalu Muhammad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Damayanti Putri. Mereka menekankan perlunya diferensiasi kebijakan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, mengingat karakteristik sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang berbeda.

Baca juga: Tim Percepatan NTB dijamin profesional oleh Wagub

Salah satu perwakilan akademisi, Dr. Syafril dari Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT), menjelaskan bahwa konsep Eco City and Resilient Island layak diterapkan di Pulau Lombok, sedangkan Pulau Sumbawa dapat dikembangkan sebagai Sustainable Economic Zone.

“Pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya berbasis proyek, tetapi harus berbasis pengetahuan, inovasi, dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Ia menyoroti sejumlah persoalan mendasar di wilayah timur NTB, terutama di Bima dan Dompu, seperti keterbatasan air bersih, rumah tidak layak huni, dan rendahnya kualitas sanitasi. Selain itu, struktur ekonomi masyarakat masih bertumpu pada sektor primer tanpa diversifikasi ekonomi yang signifikan.

“Padahal potensi pariwisata, digitalisasi ekonomi, dan pertanian modern sangat besar untuk dikembangkan, apalagi sejalan dengan arah kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur NTB, yakni ketahanan pangan, pariwisata, dan transformasi ekonomi digital untuk pengentasan kemiskinan ekstrem,” katanya.

Baca juga: Wagub NTB: APBD Perubahan Jadi Jalan Percepatan Pembangunan Daerah

Syafril juga menilai destinasi wisata di Bima dan Dompu tidak kalah indah dibanding Lombok. Ia mencontohkan sejumlah lokasi seperti Pantai Lakey, Teluk Saleh, Gunung Tambora, Pulau Satonda, Pasir Putih Kilo, Gunung Sangiang, Oi Tampiro, Pantai Wane, Pulau Kambing, dan Pulau Ular yang memiliki daya tarik besar jika dikelola berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat lokal.

“Kuncinya ada pada perubahan mindset masyarakat dari konsumtif menjadi produktif,” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Ibnu Khaldun Sudirman menekankan pentingnya arah pembangunan NTB yang berlandaskan pengetahuan (knowledge-based policy). Ia mengingatkan agar setiap kebijakan lahir dari riset, data, dan kolaborasi lintas wilayah.

“Perlu ada kemitraan antar daerah di Lombok dan Sumbawa yang dituangkan dalam kerja sama konkret. Pemerintah juga perlu memperluas partisipasi masyarakat melalui pelibatan perguruan tinggi, ormas, dan kelompok pemuda,” ujar Ketua STKIP Tamsis Bima itu.

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemikiran para pakar dan akademisi tersebut. Ia menilai gagasan itu sejalan dengan arah kebijakan pemerintah provinsi yang kini fokus pada tiga prioritas utama, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkelas dunia.

“Masukan para pakar dan akademisi ini sangat berharga serta relevan dengan kondisi saat ini. Tentu akan kami tindak lanjuti dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” ujarnya.