Mataram (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mendorong peningkatan kinerja jajaran Pemerintah Kota Mataram terutama untuk melakukan terobosan dan inovasi pendapatan daerah.
Ketua DPRD Kota Mataram H Abdul Malik di Mataram, Senin, mengatakan, hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang akan memberikan Dana Transfer Khusus Daerah (TKD) berdasarkan pada kinerja fiskal daerah.
"Jika selama ini TKD diberikan begitu saja, tahun 2026 TKD diberikan berdasarkan kinerja fiskal daerah," katanya.
Hal tersebut disampaikan usai mengikuti rapat Tim Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram, di gedung DPRD setempat dan dihadiri langsung Ketua TAPD Kota Mataram sekaligus Sekda Kota Mataram H Lalu Alwan Basri bersama jajarannya.
Baca juga: Pemkot Mataram menggelar rakor rencana penetapan target PAD 2025
Dikatakan, kinerja fiskal diukur dari triwulan satu sampai triwulan empat, kemudian pemerintah pusat melakukan evaluasi berdasarkan kinerja.
"Karena itulah, kami minta daerah untuk melakukan terobosan dan inovasi terhadap pendapatan baik dari pajak maupun retribusi," katanya.
Sementara menyinggung tentang realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mataram masih 52,98 persen atau Rp341,93 miliar dari target Rp608,83 miliar, Malik, mengatakan, realisasi PAD itu merupakan data sampai akhir Agustus 2025.
Sementara untuk bulan September, Oktober, belum masuk sehingga pihaknya optimistis target PAD yang ditetapkan tersebut bisa tercapai.
"Apalagi, masih ada sisa dua bulan yakni November dan Desember 2025," katanya.
Baca juga: Pemkot Mataram menaikkan pendapatan pajak hiburan jadi Rp4,5 miliar
Terkait dengan itu pihaknya optimistis dan mendorong peningkatan kinerja eksekutif untuk melakukan upaya optimalisasi realisasi PAD baik dari pajak maupun retribusi.
Realisasi PAD sebesar Rp341,93 miliar itu terdiri atas realisasi pajak Rp170,22 miliar dari target Rp291,09 miliar, dan realisasi retribusi Rp159 miliar dari target Rp300,13 miliar.
"Organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum mencapai target pendapatan, tentu akan menjadi evaluasi eksekutif," katanya.
Baca juga: DLH Mataram jalin kerja sama gali potensi pendapatan dari pengangkutan sampah
