Gerakan perempuan saat ini terhalang kemunduran demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang bahwa gerakan perempuan saat ini menghadapi berbagai krisis yang saling berkelindan, mulai dari krisis tata kelola kebangsaan, kemunduran demokrasi, hingga krisis iklim, dan ekologi.

"Komnas Perempuan mengapresiasi mereka para pejuang, perempuan pembela hak asasi manusia yang tetap teguh bersuara melawan kekerasan, eksploitasi, dan ketidakadilan bahkan dengan beban menghadapi intimidasi dan pelabelan," kata Anggota Komnas Perempuan Chatarina Pancer Istiyani saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Terkait peringatan Hari Pergerakan Perempuan tahun 2025, Komnas Perempuan menegaskan pentingnya merawat memori kolektif bangsa bahwa peringatan 22 Desember adalah hari bagi gerakan buruh perempuan, gerakan perempuan adat, gerakan perempuan akar rumput untuk memperjuangkan ruang keadilan dan penghidupan perempuan yang setara dan bermartabat.

Baca juga: NTB teguhkan komitmen ciptakan ruang Aman bagi perempuan dan anak

Komnas Perempuan mencatat bahwa ada banyak perempuan saat ini yang berjuang merebut ruang aman di tengah struktur pemiskinan dan penggunaan instrumen hukum yang cenderung represif. Suara perempuan yang menuntut keadilan kerap dihadapkan pada stigma, pelaporan balik, ancaman struktural, hingga konflik horisontal.

Baca juga: Komnas minta lembaga negara tidak tolerir KDRT

Sepanjang 2025, Komnas Perempuan telah telah menerima 25 pengaduan kasus kriminalisasi terhadap perempuan pembela HAM.

"Selain itu, tercatat empat perempuan menghadapi proses hukum karena menyuarakan kritik dan pendapat pada Agustus 2025. Ratusan perempuan, khususnya ibu dan istri yang terdampak peristiwa unjuk rasa pada periode yang sama, masih menghadapi trauma. Ribuan pengungsi hidup dalam ketidakpastian, sementara lima jurnalis perempuan mengalami tindakan kekerasan sepanjang tahun 2025," kata Chatarina Pancer Istiyani.