Mataram (ANTARA) - Ijab kabul menandai dimulainya kehidupan baru bagi sepasang suami istri. Ia bukan hanya peristiwa religius dan sosial, tetapi juga awal dari berbagai konsekuensi hukum dan administratif.

Sayangnya, perubahan administratif pasca pernikahan sering kali luput dari perhatian, terutama yang berkaitan dengan perpajakan.

Dalam konteks inilah posisi isteri menjadi penting untuk dibicarakan terlebih dengan hadirnya sistem Coretax sebagai wajah baru administrasi pajak.

Coretax hadir membawa semangat modernisasi dengan menghadirkan sistem yang terintegrasi, berbasis data, dan menuntut transparansi. Namun, modernisasi sistem tidak otomatis diikuti oleh perubahan cara pandang.

Bagi banyak wanita yang baru menikah, perubahan status pajak bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyentuh identitas, kemandirian, dan posisi tawar dalam rumah tangga.

Kepatuhan pajak sejatinya bukan hanya persoalan angka dan laporan, melainkan juga relasi kuasa. Siapa yang memiliki akses informasi, siapa yang mengambil keputusan, dan siapa yang menanggung risiko ketika terjadi kesalahan, mencerminkan dinamika dalam rumah tangga.

Ketika wanita hanya berperan sebagai pelaksana administratif tanpa pemahaman memadai, maka modernisasi sistem kehilangan makna sosial.

Di titik ini, negara memiliki peran strategis. Sosialisasi perpajakan tidak cukup disampaikan dengan pendekatan teknis dan netral-semu yang mengabaikan konteks sosial. Dibutuhkan pendekatan yang lebih ramah, inklusif, dan sensitif terhadap realitas peran ganda wanita.

Panduan yang mudah dipahami dan edukasi yang menempatkan wanita sebagai subjek aktif akan memperkuat tujuan Coretax itu sendiri.

Wanita yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, misalnya dihadapkan pada pilihan terkait pengelolaan kewajiban pajak setelah menikah. Pilihan tersebut seharusnya menjadi keputusan sadar yang dipahami bersama, bukan sekadar formalitas administratif atau sepenuhnya diserahkan kepada pasangan.

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit wanita yang hanya “mengikuti alur”, hadir dalam sistem tanpa benar-benar memahami konsekuensi yang melekat pada status perpajakannya.

Sebagai wajib pajak wanita yang sudah menikah dan mempunyai sumber penghasilan dari tempat kerja, ada dua pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain:

1.) Memilih menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami dengan cara menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bersama dengan suami. Hal ini dapat dilakukan apabila tidak terdapat perjanjian pemisahan harta atau istri tidak memilih kewajiban perpajakan secara terpisah.

2.) Menjalankan kewajiban perpajakan menggunakan NPWP yang terpisah dengan suami, sehingga masing-masing suami dan istri memiliki NPWP sendiri-sendiri yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan apabila antara suami-istri memiliki perjanjian pisah harta (PH) atau istri memilih menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah (MT).

Direktorat Jenderal Pajak melalui laman resminya telah memberikan panduan dan cara penghitungan Pajak Wanita Kawin melalui tautan https://pajak.go.id/id/perhitungan-pajak-wanita-kawin.

Panduan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah keputusan yang diambil oleh pasangan suami istri.

Apabila tidak melakukan pemisahan harta atau memilih kewajiban secara terpisah, kewajiban perpajakan wanita kawin digabungkan dengan kewajiban perpajakan suami.

Jika wanita kawin tersebut sebelumnya telah memiliki NPWP, maka perlu dilakukan penonaktifan NPWP terlebih dahulu dengan melihat petunjuk melalui tautan berikut: https://pajak.go.id/coretaxpedia/pengajuan-status-nonaktif.

Kemudian, pada akun Coretax suami perlu dilakukan pembaruan data unit keluarga dengan cara seperti pada tautan berikut: https://pajak.go.id/coretaxpedia/data-unit-keluarga.

Agar terhindar kesalahan saat pelaporan pajak, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

1.) Pengajuan Penonaktifan NPWP Istri diajukan terlebih dahulu;

2.) Penambahan NIK istri di Data Unit Keluarga akun Coretax suami bisa dilakukan sambil menunggu proses penonaktifan disetujui

3.) Pada saat pelaporan SPT, penggabungan pajak baru efektif apabila:

- NPWP istri sudah nonaktif

- Status istri tercatat sebagai tanggungan suami

 

Pengajuan penonaktifan NPWP istri tidak dapat dilakukan setelah suami melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2025, sehingga penggabungan NPWP istri belum dapat langsung diterapkan pada tahun pajak 2025.

Rumah tangga sebagai unit terkecil masyarakat juga perlu membangun kesadaran bahwa urusan pajak adalah tanggung jawab bersama.

Pernikahan idealnya tidak menghapus otonomi, melainkan membangun kemitraan. Transparansi dan pemahaman bersama tentang kewajiban kepada negara adalah bagian dari kemitraan tersebut.

Ijab kabul mungkin hanya berlangsung satu kali, tetapi konsekuensi setelahnya berjalan panjang. Dari urusan rumah tangga hingga kepatuhan pajak, wanita seharusnya tidak sekadar hadir sebagai nama dalam data administrasi.

Ia adalah subjek hukum, pengelola ekonomi keluarga, dan warga negara yang berhak memahami serta menentukan posisinya sendiri. Tanpa itu, modernisasi pajak hanya akan menjadi kemajuan teknis yang meninggalkan persoalan sosial yang mendasar.

 

*) Penulis merupakan penyuluh pajak yang bekerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara.





COPYRIGHT © ANTARA 2026