Mataram (ANTARA) - Pengusaha transportasi lokal dan para pengemudi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penolakan terhadap rencana beroperasinya perusahaan otobus (PO) SJ sebagai penyedia layanan transportasi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Penolakan tersebut disampaikan oleh sejumlah asosiasi dan perwakilan pelaku transportasi dalam pertemuan bersama di Kota Mataram, Jumat (9/1).
Ketua Organda NTB Junaidi Kasum mengatakan rencana operasional PO SJ dinilai muncul tanpa koordinasi dengan organisasi maupun pelaku transportasi di daerah.
Menurutnya, seluruh perwakilan transportasi dari Senggigi, Pelabuhan Gili Mas, Bandara Internasional Lombok, hingga Pelabuhan Bangsal menyatakan sikap penolakan.
"Kami sepakat menolak kehadiran PO SJ di NTB karena datang tanpa koordinasi dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di lapangan," katanya.
Ia menyebut sejumlah alasan penolakan, antara lain status PO SJ sebagai perusahaan luar daerah, tidak memiliki kantor resmi di NTB, serta penggunaan tenaga kerja yang mayoritas berasal dari luar daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat mengancam kelangsungan usaha dan lapangan kerja transportasi lokal.
Junaidi juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang memberikan dukungan subsidi kepada perusahaan besar untuk layanan KSPN, sementara pelaku usaha lokal masih menghadapi tekanan ekonomi.
Penolakan serupa disampaikan Wakil Ketua Koperasi Transportasi Wisata Senggigi Lalu Mustiadi. Ia menilai penambahan armada bukan solusi di tengah jumlah penumpang yang belum pulih.
"Yang dibutuhkan adalah peningkatan kunjungan wisata, bukan penambahan pemain baru," ujarnya.
Dari sektor bandara, Asosiasi Pengusaha Transportasi NTB menyebut jumlah penumpang di Bandara Internasional Lombok belum kembali normal. Kondisi tersebut membuat perusahaan transportasi yang telah beroperasi kesulitan mendapatkan penumpang.
Sementara itu, Sekretaris Koperasi Angkutan Wisata Bangsal Lombok Utara Firdaus Zakaria mengingatkan potensi konflik di lapangan yang dapat berdampak pada citra pariwisata Lombok.
Para pelaku transportasi berencana mengajukan hearing dengan Gubernur NTB guna menyampaikan aspirasi secara resmi dan mencegah potensi gejolak sosial di sektor transportasi dan pariwisata.
