Lombok Timur (ANTARA) - Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Haerul Warisin meminta Inspektorat untuk melakukan audit terhadap sejumlah desa yang bermasalah di daerah setempat.
"Aksi dari masyarakat itu sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di desa," kata Haerul Warisin di Selong, Jumat.
Pemerintah Daerah Lombok Timur merespons positif unjuk rasa yang dilakukan sejumlah warga di kantor desa karena kritik dan laporan dari masyarakat merupakan pengingat penting bagi para kepala desa agar menjalankan tugas sesuai aturan.
“Itu bagus juga sebagai pengingat kepada para kepala desa di Lombok Timur agar jangan takut dikritik,” ujarnya.
Baca juga: Sekda Lombok Timur dorong persoalan desa diselesaikan lewat musyawarah
Pemerintah daerah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas apabila terdapat laporan resmi terkait dugaan penyimpangan di tingkat desa.
Bahkan, dirinya telah menginstruksikan Inspektorat Daerah setempat untuk serius menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, khususnya terkait potensi kerugian negara.
“Begitu ada laporan, saya buatkan surat keputusan (SK) dan saya berhentikan orang itu, dengan catatan Inspektorat mengejar dana tersebut untuk dikembalikan ke negara,” katanya.
Baca juga: Ratusan warga Madayin Lombok Timur segel kantor desa
Menurutnya, langkah tegas ini penting dilakukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur desa agar mengelola anggaran secara jujur dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Uang yang dialokasikan harus dikelola dengan baik sesuai dengan aturan," katanya.
Pihaknya memastikan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat dilakukan secara transparan sesuai dengan harapan masyarakat.
"Inspektorat kami pastikan terbuka terkait hasil audit yang merugikan negara dari desa - desa di Lombok Timur," katanya.
Baca juga: Kantor Desa Gelanggang Lotim dibuka usai disegel warga
Baca juga: Pemkab Lombok Timur berikan pinjaman lahan dukung pembentukan KMP
