Muazzim Akbar pastikan makanan bergizi anak dan ibu di NTB aman

Mataram (ANTARA) - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat, Muazzim Akbar, menegaskan komitmen pemerintah memperketat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan mutu makanan bergizi yang diterima masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dalam kondisi aman.

"Tentu semua SPPG di evaluasi oleh pemerintah dan BGN agar tidak menimbulkan dari penerima manfaat," ujarnya usai melaksanakan sosialisasi MBG di BLK Mataram, Sabtu.

Menurut Muazzim, berdasarkan data terdapat sekitar 672 SPPG yang telah beroperasi di NTB. Seluruh SPPG tersebut terus dievaluasi agar pelaksanaan program pemberian makan bergizi tidak menemui kendala maupun menimbulkan keluhan dari para penerima manfaat.

"Tentu kita evaluasi. Kita tidak ingin dalam perjalanannya masih ada hambatan atau keluhan, terutama dari anak-anak kita di sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui," ucapnya.

Selain memperkuat SPPG, dirinya berkomitmen memperjuangkan peningkatan honor kader posyandu yang terlibat dalam MBG, khususnya bagi petugas yang mendistribusikan makanan kepada ibu hamil dan ibu menyusui.

Baca juga: Program prioritas Prabowo, MBG digencarkan di Pulau Lombok

Ia menegaskan akan mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar memberikan tambahan insentif bagi para kader.

"Kenapa ibu kader posyandu kita libatkan untuk membantu SPPG menyerahkan ke ibu hamil dan menyusui kita sudah pikirkan dari sekarang. Gaji tambahan bagi ibu ibu posyandu, kita minta BGN nanti ibu posyandu yang gajinya Rp150 ribu, kita minta tambah BGN kita anggarkan komisi IX, berapa opreng yang diberikan ke ibu menyusui dan bayi akan ada honor dari BGN," tegas Muazzim.

Menurut Muazzim, peran kader posyandu sangat strategis dalam menyukseskan program nasional tersebut karena mereka selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di tingkat desa dan kelurahan.

"Untuk peningkatan honor kader posyandu saat ini masih terus diperjuangkan di tingkat pusat. Sedang kita perjuangkan juga supaya gaji ibu kader posyandu juga naik kita lagi berjuang," tegasnya.

Baca juga: Lombok Utara jadi lokasi perdana sosialisasi MBG di Lombok 2026

Muazzim membandingkan program MBG di Indonesia dengan negara lain, seperti Jepang, yang telah lebih dulu menerapkan program serupa sejak lama.

"Jepang ratusan tahun memberikan MBG, Indonesia baru mulai. Tujuannya membangun sumber daya manusia, sehat cerdas kuat ceria. SD sampai SMA sampai tebeng mangan (kita kasi makan) yang kita atur makannya, setiap hari ini. Tidak sembarang diberikan makanan diatur. Ada tiga orang yang digaji langsung bagian akuntan, kepala dapur, ahli gizi. Sampai 18 tahun tebeng (dikasi) makan gratis," terang Muazzim.

Lebih lanjut, Muazzim menekankan program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dalam skala besar.

"Kalau MBG berjalan seluruh Indonesia menyerap tenaga kerja 3-5 juta orang, sekarang baru 1 juta, sekarang baru 22 ribu SPPG. Dan tahun ini Rp371 triliun dianggarkan, 2026 bisa tercover Rp83,93 juta, NTB aja baru Rp1 juta. Di NTB akan dibangun 95 dapur kita butuh dan sudah beroperasi 7-14 dapur," katanya.