SD Guthrie targetkan rekrut 6.000 PMI NTB tanpa pungutan biaya pada 2026

Mataram (ANTARA) - Perusahaan perkebunan kelapa sawit asal Malaysia, SD Guthrie Berhad, menargetkan perekrutan hingga 6.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) secara prosedural pada 2026 guna memperkuat kerja sama ketenagakerjaan Indonesia–Malaysia berbasis perlindungan pekerja.

Ketua Tenaga Kerja SD Guthrie Berhad, Badrul Hisham bin Ismail, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi NTB dalam menjalankan proses rekrutmen beretika dan tanpa pungutan biaya (zero cost).

Ia menegaskan, seluruh proses penempatan pekerja melalui skema resmi tersebut tidak dipungut biaya dari calon pekerja.

"Kami berterima kasih atas dukungan pemerintah daerah NTB dalam menyukseskan rekrutmen prosedural dan zero cost. Ini peluang bekerja di Malaysia tanpa biaya sedikit pun," kata Badrul dalam acara majlis apresiasi bersama Gubernur Provinsi NTB dan agen perekrutan SD Guthrie Berhad, di Mataram.

Baca juga: Ketika uang pulang kampung

Ia menjelaskan, pada semester pertama 2026 pihaknya menargetkan penempatan sedikitnya 3.000 pekerja asal NTB ke Semenanjung Malaysia. Selain itu, sekitar 1.000 pekerja akan ditempatkan di wilayah Sabah dan Sarawak.

Menurut dia, total kebutuhan tenaga kerja sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 orang, bergantung pada tambahan kebutuhan operasional perusahaan di sektor perkebunan kelapa sawit.

Badrul menyebut seluruh peluang kerja tersebut berada pada sektor yang dikenal sebagai pekerjaan 3D (dirty, dangerous, difficult).

Meski demikian, perusahaan berkomitmen membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat kurang mampu agar dapat memperoleh pekerjaan layak secara aman dan legal.

"Kami siap turun langsung menemui calon pekerja yang benar-benar membutuhkan kesempatan kerja ini," ucapnya.

Baca juga: Tajuk ANTARA NTB - Membaca arah remitansi pekerja migran NTB

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan, menyatakan pemerintah daerah menyambut baik komitmen SD Guthrie Berhad dalam merekrut PMI NTB secara prosedural dan zero cost.

Ia menilai skema tanpa biaya tersebut menjadi peluang strategis untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja migran di NTB.

"Kami sangat mengapresiasi program zero cost ini. Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang memiliki potensi harus kita beri kesempatan agar bisa mengangkat ekonomi keluarganya," katanya.

Pemprov NTB, lanjut dia, tengah menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi Skills Center dengan penguatan pelatihan bahasa asing, pemahaman budaya negara tujuan, serta peningkatan soft skill sebelum calon PMI diberangkatkan ke Malaysia.

Selain peningkatan kompetensi, Disnakertrans NTB juga merancang sistem "kartu kendali" sebagai instrumen pengawasan keberangkatan pekerja migran.

Baca juga: Remitansi PMI NTB tembus Rp221,46 Miliar sepanjang 2025

Ia menegaskan calon pekerja yang tidak memiliki kartu kendali tidak akan diizinkan berangkat guna mencegah praktik penempatan ilegal serta melindungi PMI dari risiko perdagangan orang maupun eksploitasi kerja.

"Langkah ini kami siapkan untuk memastikan seluruh PMI NTB berangkat secara prosedural dan terlindungi," ucap Badrul.

Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) NTB, Edy Sopyan, menambahkan lulusan SMK di NTB memiliki peluang besar terserap sebagai tenaga pemula di sektor perkebunan Malaysia.

Menurut dia, pengalaman bekerja selama dua hingga tiga tahun di Malaysia dapat menjadi batu loncatan bagi pekerja migran untuk meningkatkan keterampilan dan modal sebelum melanjutkan karier ke negara lain seperti Jepang atau Korea Selatan yang umumnya mensyaratkan pengalaman kerja dan biaya persiapan lebih besar.

"Pengalaman kerja di Malaysia bisa menjadi bekal penting untuk jenjang karier berikutnya," ujarnya.

Program perekrutan PMI NTB oleh SD Guthrie Berhad tersebut diharapkan menjadi solusi penyerapan tenaga kerja secara legal, memperkuat tata kelola migrasi aman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui remitansi pekerja migran.