Mataram (ANTARA) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan tetap menunggu hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif.
"Hasil Pemilu ini, kan, hasil yang sah hasil manual yang dilakukan oleh KPU," ujar Sekretaris Jenderal PPP Asrul Sani sesaat sebelum menggelar pertemuan bersama Koalisi Indonesia Maju, di Resto Pelataran Menteng, Jakarta, Kamis.
Dalam hitung cepat berbagai lembaga survei PPP mampu meraih suara di atas ambang batas Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4 persen.
Dalam survei Indo Barometer PPP mendapat 4,4 persen suara. Di Charta Politika meraih 4,81 persen, di Indikator Politik meraih 4,46 persen, dan di LSI Denny JA mendapat 4,34 persen.
Apabila hasil hitung cepat sama seperti hitung nyata KPU, maka PPP bisa menempatkan kader terbaiknya di Senayan.
Baca juga: Jokowi-Ma'ruf unggul 8,64 persen versi hitung cepat Charta Politika
Baca juga: Hitung cepat Charta Politika: PSI terancam tak lolos
Disinggung mengenai adanya pelaporan beberapa lembaga survei oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait dugaan kejanggalan, itu merupakan hak dari tim Prabowo-Sandiaga Uno.
"Saya kira itu terserahlah apa yang akan dilakukan teman-teman BPN," kata dia.
Menurut dia, hasil penghitungan cepat dari lembaga survei memiliki metodenya sendiri-sendiri, termasuk metode yang dilakukan tim BPN.
Apabila dari salah satu pihak, proses penghitungan cepat terbukti janggal maka bisa melaporkannya ke lembaga yang berwenang. Lembaga survei juga bisa melaporkan balik apabila dianggap telah difitnah.
"Toh nanti teman-teman lembaga survei juga bisa melakukan Counter action termasuk melaporkan balik kalau itu merupakan fitnah atau pencemaran nama baik," kata dia.
Baca juga: Hitung cepat LSI Denny JA sementara tunjukkan partai baru berguguran
Baca juga: Raup 19,8 persen suara, PDIP mena
Berita Terkait
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21
Ikan tuna NTB mengandung merkuri kadar rendah
Rabu, 10 Juni 2015 6:56