Lombok Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan strategi percepatan penurunan stunting difokuskan dengan penanganan keluarga berisiko stunting pada 2026.
"Jumlah keluarga berisiko stunting di Lombok Tengah mencapai 49 ribu Kepala Keluarga (KK)," kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Lombok Tengah Kusriadi di Lombok Tengah, Rabu.
Ia mengatakan penanganan terhadap keluarga berisiko atau berpotensi terkena stunting ini dilakukan secara konvergensi antara pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah (OPD).
"Artinya dalam percepatan penurunan stunting tidak hanya difokuskan pada penderita stunting, tetap keluarga berisiko stunting juga," katanya.
Ia mengatakan keluarga berisiko stunting tersebut di antaranya mereka yang menikah di usia dini, tidak memiliki sanitasi yang layak, masih numpang di keluarga dan hamil terlalu tua serta jarak kehamilan terlalu dekat dengan anak sebelumnya.
"Itulah yang kami antisipasi dalam mempercepat penurunan stunting," katanya.
Oleh karena itu, pihak tetap intens melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak muncul kasus baru stunting di Lombok Tengah.
"Kami terus melakukan sosialisasi selain memberi program makanan tambahan," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan data sementara angka stunting di Lombok Tengah di bawah satu digit yakni 9,78 persen atau sekitar 8.000 balita stunting yang tersebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah.
"Dari 12 kecamatan, ada empat kecamatan yang angka stunting di dua digit dan kecamatan lainnya telah di angka satu digit," katanya.
Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor:
Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
