Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memahami bahwa setiap kebijakan strategis selalu memunculkan pertanyaan publik. Itu wajar, dan justru sehat dalam iklim demokrasi. Namun perlu ditegaskan secara jernih: pengembangan seaplane di Bendungan Batujai bukanlah proyek yang lahir dari euforia, bukan pula langkah coba-coba. Ia merupakan bagian dari desain konektivitas yang disusun dengan kesadaran penuh atas karakter NTB sebagai provinsi kepulauan.

NTB memiliki ratusan pulau kecil yang tersebar dari Lombok hingga Sumbawa. Potensi wisatanya besar, sumber daya kelautannya melimpah, dan ruang pertumbuhan ekonominya luas. Tetapi semua itu seringkali terhambat oleh satu persoalan mendasar: aksesibilitas. Transportasi laut tetap menjadi tulang punggung, namun waktu tempuh yang panjang dan ketergantungan pada cuaca membuat konektivitas tidak selalu efisien. Di sinilah kebutuhan akan sistem udara - air menjadi relevan. Bukan sebagai simbol kemewahan, melainkan sebagai jawaban logis bagi wilayah maritim.

Pemilihan Bendungan Batujai dilakukan melalui perhitungan teknis yang cermat. Kedekatannya dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid memungkinkan integrasi sistem navigasi dan pengawasan lalu lintas udara dalam satu kendali. Artinya, standar keselamatan tetap mengikuti sistem pengawasan bandara internasional. Tidak ada pembangunan infrastruktur navigasi terpisah yang mahal dan tidak efisien. Koordinasi darurat dapat dilakukan lebih cepat. Ini bukan sekedar pilihan lokasi, melainkan pilihan berbasis aviation logic dan efisiensi sistem.

Kekhawatiran mengenai dampak ekologis terhadap Batujai juga menjadi perhatian serius pemerintah. Perlu dipahami bahwa operasional seaplane tidak mengubah struktur bendungan, tidak melakukan reklamasi, tidak mengeruk badan air, dan tidak memodifikasi debit maupun sistem irigasi. Pesawat amfibi beroperasi di atas permukaan air tanpa intervensi permanen terhadap morfologi bendungan. Fungsi utama Batujai sebagai pengairan tetap utuh.

Pengisian bahan bakar tidak dilakukan di atas air, melainkan di darat dengan sistem pengamanan berlapis. Prosedur penanganan tumpahan disiapkan sesuai standar keselamatan. Pemantauan kualitas air akan dilakukan berkala. Frekuensi penerbangan dibatasi, jalur lepas landas diatur agar tidak mengganggu zona publik, dan waktu operasional ditentukan secara disiplin. Pendekatan yang digunakan bukan sekedar izin administratif, tetapi tata kelola lingkungan yang modern dan preventif.

Model seperti ini bukan hal baru di dunia. Di Maladewa, seaplane menjadi tulang punggung konektivitas lebih dari seribu pulau kecil tanpa mengorbankan ekosistem atolnya. Di British Columbia, Kanada, pesawat amfibi menghubungkan kota, pulau, dan danau secara efisien serta terintegrasi dengan sistem darat dan laut. Bahkan di beberapa wilayah Pasifik, seaplane menjadi solusi konektivitas tanpa harus membangun landasan beton besar yang justru berpotensi mengganggu bentang alam. NTB tidak sedang bereksperimen; NTB mengadopsi praktik yang telah teruji secara global, dengan penyesuaian terhadap konteks lokal.

Dari sisi ekonomi, manfaatnya tidak berhenti pada sektor pariwisata premium. Konektivitas yang lebih cepat membuka peluang distribusi kunjungan ke pulau-pulau kecil yang selama ini kurang terakses. UMKM pesisir berpotensi tumbuh karena rantai nilai wisata menjadi lebih luas. Homestay, jasa pemandu, kuliner lokal, hingga layanan transportasi darat akan merasakan dampaknya. Dalam jangka menengah dan panjang, sistem ini dapat mendukung logistik produk perikanan bernilai tinggi, bahkan membuka akses evakuasi medis dari pulau terpencil. Konsep yang dibangun adalah low volume - high value tourism, di mana kualitas kunjungan lebih diutamakan daripada kuantitas semata.

Pemerintah Provinsi NTB bertindak sebagai regulator yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar keselamatan dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menjaga harmonisasi tata ruang dan fungsi bendungan tetap terlindungi. PT Abadi Mega sebagai mitra investasi berkewajiban memenuhi seluruh persyaratan operasional dan menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Kemitraan dengan UMKM dan tenaga kerja lokal dirancang sejak awal sebagai bagian dari ekosistem, bukan tambahan belakangan.

Pada akhirnya, yang sedang dibangun bukan sekedar waterbase. Yang sedang dirancang adalah sistem konektivitas multimoda, darat, laut, dan udara yang saling terhubung. Wisatawan yang mendarat di bandara dapat berpindah moda secara efisien menuju pulau-pulau kecil dalam waktu singkat. Akses baru terbuka, distribusi ekonomi menjadi lebih merata, dan NTB memperkuat posisinya sebagai provinsi kepulauan yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Kebijakan ini berdiri di atas prinsip sederhana namun fundamental: pertumbuhan dan keberlanjutan tidak harus dipertentangkan. Dengan perencanaan yang disiplin, pengawasan yang transparan, dan komitmen menjaga keseimbangan alam, keduanya dapat berjalan seiring. Batujai tetap menjadi ruang ekologis yang penting, sekaligus menjadi simpul konektivitas yang membuka peluang baru bagi masyarakat.

NTB tidak sedang mempertaruhkan lingkungan demi pertumbuhan. NTB sedang menunjukkan bahwa wilayah kepulauan dapat dikelola dengan pendekatan ilmiah, terukur, dan visioner. Geografi bukan batas. Ia adalah kekuatan, jika dikelola dengan bijak.

 

*) Penulis adalah Kadis Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB

COPYRIGHT © ANTARA 2026