Kebijakan pemerintah turut menjaga inflasi Lebaran

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan menyatakan, kebijakan pemerintah turut menjaga tingkat inflasi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Inflasi tercatat sebesar 3,48 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Maret 2026, menurun dibandingkan 4,8 persen (yoy) pada Februari.

“Terjaganya inflasi selama periode Ramadhan dan Idul Fitri turut didukung upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai kebijakan,” kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Berbagai kebijakan itu termasuk insentif diskon transportasi, bantuan pangan, serta pengendalian inflasi dengan operasi pasar, intervensi harga, dan pengawasan distribusi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat diskon tarif transportasi berkontribusi pada deflasi sejumlah komoditas.

Salah satunya yaitu tarif angkutan udara yang mengalami deflasi 4,01 persen (mtm), dengan andil deflasi terhadap inflasi umum sebesar 0,03 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,24 persen.

Selain angkutan udara, komoditas transportasi lain yang juga mengalami deflasi adalah tarif jalan tol, tarif angkutan laut, ASDP, dan kereta api.

Besaran deflasi masing-masing tercatat sebesar 0,87 persen, 7,45 persen, 3,17 persen dan 3,18 persen.

Adapun kelompok transportasi secara umum mengalami inflasi sebesar 0,41 persen (month-to-month/mtm), berbalik dari rekor deflasi sebesar 0,11 persen (mtm) pada Februari 2026.

Sementara berbagai kebijakan pengendalian inflasi pangan mendukung terkendalinya inflasi volatile food yang sedikit melambat mencapai 4,2 persen (yoy) di tengah tantangan cuaca ekstrem.

Baca juga: CORE memproyeksi inflasi tahunan Maret 2026 sekitar 3,5-3,6 persen

Meski begitu, permintaan komoditas telur, daging ayam, ikan segar, dan daging sapi meningkat seiring momen Ramadhan dan Idul Fitri. Turunnya harga emas turut mendorong penurunan inflasi inti dari 2,6 persen (yoy) menjadi 2,5 persen (yoy).

Pemerintah terus memantau perkembangan geopolitik global dan memperkuat langkah mitigasi bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. Fundamental eksternal Indonesia akan terus dijaga, didukung kinerja sektor eksternal yang terjaga dan pengelolaan fiskal yang prudent.