Mataram, NTB (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mewajibkan badan usaha milik daerah atau BUMD sektor keuangan menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha produktif minimal 30 persen.
"Hal ini diharapkan dapat menjadi stimulus bagi para pelaku UMKM agar lebih mandiri dan berdaya saing," kata Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Izzuddin Mahili di Mataram, NTB, Senin.
Izzuddin mengatakan porsi batas minimal pembiayaan kredit itu bertujuan memperkuat peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan nonformal.
Menurut dia, indikator keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari aspek keuntungan saja melainkan juga profesionalisme manajemen dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Jika manajemen profesional, maka GCG (good corporate governance) tercipta dengan sendirinya. Hasil akhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang tepat sasaran," papar Izzuddin.
Lebih lanjut, ia menyampaikan penetapan batas minimal 30 persen kredit produktif diarahkan untuk menekan praktik pembiayaan ilegal kepada rentenir yang masih marak dilakukan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
Baca juga: DPRD NTB menyoroti utang besar BUMD PT GNE
Pemerintah NTB saat ini sedang menyiapkan bank perkreditan rakyat (BPR) syariah untuk memperkuat ekosistem pembiayaan kredit bagi UMKM.
Lembaga keuangan tersebut ditargetkan beroperasi secara penuh pada Desember 2026.
Di sisi lain, pemerintah NTB juga mendorong pembentukan holding BUMD melalui skema NTB Capital yang diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 15-20 persen melalui melalui integrasi aset dan pengelolaan manajemen secara terpusat.
Baca juga: Menata ulang GNE NTB
"Dengan restu Gubernur NTB dan dukungan berbagai pihak, transformasi diharapkan membawa wajah baru bagi ekonomi yang lebih inklusif, mandiri, dan berbasis syariah," sebut Izzuddin.
Pewarta : Sugiharto Purnama
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026