Bupati Dompu: WFH masih dikaji, tidak harus diterapkan di semua daerah

“Belum diputuskan, bisa saja berlaku hari Jumat atau Senin, atau bahkan tidak diterapkan. Tidak semua daerah memberlakukan itu, tergantung kondisi masing-masing,”

Dompu (ANTARA) - Bupati Dompu Bambang Firdaus menyatakan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerahnya masih dalam tahap kajian dan belum tentu diterapkan.

“Belum diputuskan, bisa saja berlaku hari Jumat atau Senin, atau bahkan tidak diterapkan. Tidak semua daerah memberlakukan itu, tergantung kondisi masing-masing,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis.

Menurut Bambang, penerapan WFH memang berpotensi menekan aktivitas pegawai di kantor sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap perlu dikaji lebih lanjut.

"Kalau tidak berdampak banyak, untuk apa diterapkan," katanya.

Ia juga menyoroti potensi dampak WFH terhadap kinerja ASN, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tidak selamanya semua arahan pusat itu harus kita laksanakan tanpa kajian. Kita sesuaikan dengan kondisi daerah," ujarnya.

Pemkab Dompu, lanjutnya, akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan terkait penerapan WFH, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.