SatPol PP Lombok Timur sisir kandang ayam yang pakai elpiji bersubsidi

"Kami saat ini sedang melakukan penyisiran kandang ayam yang menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram bersubsidi,"

Lombok Timur (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyisir sejumlah kandang ayam yang menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram bersubsidi, agar program pemerintah tetap tepat sasaran.

"Kami saat ini sedang melakukan penyisiran kandang ayam yang menggunakan tabung gas elpiji 3 kilogram bersubsidi," kata Kepala SatPol PP Lombok Timur Salmun Rachman di Lombok Timur, Selasa.

Ia mengatakan dari sidak yang dilakukan terhadap sejumlah kandang ayam tersebut ada yang ditemukan menggunakan elpiji bersubsidi dan ada yang tidak.

Namun, dari pengakuan pemilik kandang ayam, mereka menggunakan gas elpiji saat ayam itu baru masuk ke kandang atau tidak secara terus menerus.

Oleh karena itu, pihaknya tetap mengingatkan pemilik kandang ayam untuk tidak menggunakan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi.

"Para pengusaha ayam bersedia mengganti menggunakan gas bersubsidi dengan non subsidi atau tabung gas warga pink," katanya.

Sementara itu, Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan penanganan kondisi sulitnya masyarakat memperoleh gas elpiji 3 kilogram bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu mengingat kejadian ini baru pertama kali terjadi, tanpa pernah diprediksi di tengah lonjakan perekonomian masyarakat Lombok Timur sejak akhir tahun 2025 hingga triwulan pertama tahun 2026.

"Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memperkuat Satgas Pengawasan distribusi Elpiji 3 kg dengan melibatkan masyarakat dan pihak berkompeten lainnya dalam keanggotaan Satgas," katanya.

Ia mengatakan seiring dengan itu Pemda Lombok Timur juga akan mengajukan usulan penambahan kuota elpiji 3 kg kepada Pertamina guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Stok elpiji di depo Pertamina tidak ada persoalan, atau sesuai kuota. Distribusi menjadi hal yang perlu mendapat pengawalan dari semua pihak," katanya.