Pemkab Dompu pastikan anggaran selter 11 JPT Pratama tersedia

Dompu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Dompu memastikan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan seleksi terbuka (selter) bagi 11 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, sehingga tahapan mutasi dan rotasi jabatan yang sebelumnya tertunda dapat segera dilanjutkan.

Kepala BPKAD Dompu, Muhammad Syahroni kepada ANTARA, Selasa, mengatakan, pada prinsipnya proses mutasi dan rotasi jabatan tetap berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Ia mengakui, pada awal tahun pelaksanaan seleksi terbuka sempat terkendala keterbatasan anggaran. Namun, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan jabatan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah diarahkan untuk menyiapkan kebutuhan anggaran tersebut.

Baca juga: Pemkab Dompu optimalkan peran dan keterbukaan informasi proyek PT STM

"Pada Maret, anggaran untuk pelaksanaan seleksi terbuka sudah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD. Artinya, proses teknis selanjutnya berada di BKD dan saat ini tahapan sudah mulai berjalan," ujarnya.

Syahroni menambahkan, kendala utama yang selama ini kerap menghambat proses birokrasi memang berkaitan dengan ketersediaan anggaran.

"Seperti yang disampaikan Bupati, selama ini yang menjadi kendala dalam tahapan proses ini memang terkait anggaran. Namun sekarang, anggaran itu sudah kita siapkan," katanya.

Baca juga: Pinjaman Pemkab Dompu ke PT SMI terkendala persetujuan DPRD

Ia menjelaskan, total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan seleksi terbuka tersebut mencapai kisaran Rp200 juta dan diperuntukkan bagi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama yang kosong.

"Untuk 11 jabatan ini, anggaran seleksi terbuka sudah tersedia. Dari sisi kebijakan anggaran sudah aman," tegasnya.

Pemerintah daerah, memastikan seluruh proses mutasi dan rotasi jabatan tetap mengacu pada sistem merit serta regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah.