Mataram (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemangku kepentingan sektor jasa keuangan mendukung inisiatif strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui program Desa Berdaya yang menempatkan desa sebagai subjek utama pembangunan guna mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan kick off kolaborasi sektor jasa keuangan dalam program Desa Berdaya di NTB yang menitikberatkan pada penguatan inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan finansial, serta pemberdayaan kelompok rentan, pelaku usaha ultra mikro dan masyarakat prasejahtera di wilayah perdesaan.
OJK bersama mitra strategis menyelenggarakan training of facilitator (TOF) bagi pendamping Desa Berdaya sebagai langkah awal memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan edukasi keuangan yang sederhana, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.
Kegiatan pembukaan TOF diisi dengan sambutan dari OJK, International Labour Organization (ILO), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah Provinsi NTB melalui perwakilannya turut membuka kegiatan sekaligus menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo menyatakan bahwa program Desa Berdaya merupakan bentuk komitmen OJK dalam membangun sektor jasa keuangan yang stabil, inklusif, dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
"Melalui program tersebut, OJK berupaya memastikan edukasi keuangan, akses pembiayaan, dan perlindungan konsumen dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat desa secara berkelanjutan," katanya.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB menilai Program Desa Berdaya sebagai salah satu pengungkit penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan kolaboratif, terarah, dan berkelanjutan.
Dalam rangkaian kegiatan, OJK bersama mitra juga menggelar diskusi bertema edukasi keuangan dan akses pembiayaan bagi komunitas rentan.
Diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari ILO dan Perkumpulan Gemapalu yang membahas pentingnya literasi keuangan, penguatan kapasitas masyarakat, serta perluasan akses pembiayaan yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal.
Baca juga: OJK memperkuat pasar derivatif dan pasar modal lewat peta jalan
Sehari setelah kegiatan utama, OJK bersama pemangku kepentingan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Lombok Timur untuk meninjau calon mitra pendamping dan offtaker dari pelaku usaha binaan Bank NTB Syariah dan Bank Mandiri.
Kunjungan tersebut bertujuan memetakan kesiapan pelaku usaha yang akan terlibat dalam implementasi program, khususnya dalam peran sebagai pendamping usaha dan offtaker.
Dalam kunjungan tersebut, diusulkan tiga pelaku usaha potensial, yakni usaha peternakan ayam petelur, pengolahan kemiri, serta pengrajin Batik Sasambo yang dinilai memiliki kapasitas ekspansi dan komitmen mendukung program.
Baca juga: OJK mencatat pembayaran dana pensiun Rp20,79 triliun
Ke depan, implementasi program Desa Berdaya di NTB, akan terus diperkuat melalui inovasi lokal dan pengembangan ekosistem UMKM desa yang berkelanjutan.
Sinergi lintas lembaga keuangan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) NTB diharapkan dapat dioptimalkan, tidak hanya dalam pembiayaan, tetapi juga dalam mendorong budaya menabung, memperluas akses layanan keuangan, serta memperkuat pembinaan usaha.
Melalui kolaborasi tersebut, program Desa Berdaya diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pembangunan inklusif dengan menempatkan kesejahteraan keuangan masyarakat sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa di Nusa Tenggara Barat.
Pewarta : Awaludin
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026