Pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Tengah jadi prioritas

Lombok Tengah (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan pembangunan sekolah rakyat tetap menjadi prioritas termasuk di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), karena merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto.

"Pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Tengah menjadi prioritas. Silahkan pemerintah daerah melengkapi syarat administrasi termasuk lahan untuk pembangunan," kata Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan kerja di Lombok Tengah, Jumat.

Lahan yang disiapkan pemda, kata dia, nantinya akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

"Lahan itu bukan soal siapnya saja. Tetapi semuanya harus clear and clean, Kementerian PUPR akan melakukan verifikasi dan divalidasi kalau semuanya sudah memenuhi syarat, tinggal menunggu proses selanjutnya untuk melakukan pembicaraan pembangunan," katanya.

Ia mengatakan, program Sekolah Rakyat ini merupakan program prioritas Presiden RI dan akan menampung 1.000 murid yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Menurutnya, secara nasional Sekolah Rakyat sudah terbangun lebih dari 100 titik. Hanya saja, di NTB baru mulai dibangun di dua Kabupaten saja, yaitu di Bima dan Lombok Utara.

"Secara nasional, sekarang sudah lebih dari 100 titik. Kalau di NTB ini baru ada di Bima dan Lombok Utara yang sudah berproses pembangunan," ujarnya.

Baca juga: Implementasi PP Tunas di SRT 7 Probolinggo cukup baik

"Pokoknya seluruh Indonesia itu satu kabupaten/kota satu Sekolah Rakyat. Target selama lima tahun," tegasnya.

Ia mengapresiasi semangat para kepala daerah yang ada di NTB termasuk Bupati Lombok Tengah, yang intens melakukan kordinasi dengan Kementerian Sosial agar segera membangun Sekolah Rakyat.

"Bapak Bupati sudah beberapa kali datang untuk koordinasi, yang lain memang harus ada persetujuan penuh dari Kementerian PUPR untuk syarat," katanya.

Baca juga: Wamendikdasmen pastikan Sekolah Rakyat ditopang guru berkualitas

Ia melihat, persoalan yang dialami di setiap daerah cukup beragam. Mulai dari lokasi lahan, kondisi lahan dan lainnya. Semua itu menjadi penilaian dari untuk mengucurkan anggaran pembangunan sekolah rakyat tersebut.

"Kendala kadang-kadang kemiringan lahan dan lainnya yang menjadi syarat, administrasi," katanya.