Sumbawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan sosialisasi dan advokasi wajib belajar satu tahun dalam rangka memperkuat pendidikan prasekolah di satuan pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat pemahaman bahwa pendidikan anak usia dini bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama bagi masa depan," kata Wakil Bupati Sumbawa Barat Hj Hanipah di Sumbawa Barat, Selasa.

Ia mengatakan kesadaran itu tidak lahir tanpa alasan, karena berbagai kajian menunjukkan bahwa usia dini merupakan masa emas perkembangan anak, di mana kesiapan emosional, sosial, hingga akademik mulai terbentuk.

"Melalui layanan PAUD, anak-anak dipersiapkan lebih matang sebelum memasuki jenjang sekolah dasar, sekaligus mengurangi potensi ketertinggalan sejak awal," katanya.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa pendidikan prasekolah bukan hanya soal hari ini, melainkan tentang masa depan generasi.

“Pendidikan prasekolah adalah investasi jangka panjang. Mungkin tidak kita rasakan hari ini, tetapi anak-anak kita akan merasakannya di masa depan," katanya.

Pemerintah daerah terus mendorong langkah konkret melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran Bunda PAUD, Agen Gotong Royong, serta dukungan pemerintah kecamatan dan desa.

Berbagai program seperti Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju) dan pengembangan program baru yang diberi nama Pusat Informasi dan Jejaring Bunda PAUD (PIDAR) juga dioptimalkan untuk memastikan akses pendidikan semakin merata.

Baca juga: Bupati: Desa Cantik fondasi pembangunan di Sumbawa Barat

"Kolaborasi itu sangat penting dan menjadi komitmen gerakan satu tahun prasekolah bukan hanya program pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama untuk memastikan tidak ada anak usia 5–6 tahun yang tertinggal dari layanan pendidikan dasar," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat Agus mengakui bahwa tantangan di lapangan masih nyata, keterbatasan tenaga pendidik akibat peralihan status menjadi PPPK, serta belum optimal kualifikasi guru menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diabaikan.

Baca juga: Kejati mengatensi penyidikan Kejari Sumbawa Barat terkait korupsi alsintan

"Pada saat yang sama, partisipasi anak dalam layanan PAUD juga perlu terus diperluas," katanya.

Ia mengatakan data yang dipaparkan menunjukkan sebanyak 6.301 anak telah terlayani di 170 satuan PAUD dengan dukungan 284 tenaga pendidik.

"Apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama," katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026