Pemkot Mataram mempercepat digitalisasi layanan bansos melalui IKD

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, melakukan percepatan digitalisasi perlindungan sosial dan bantuan sosial (bansos) melalui aktivasi identitas kependudukan digital (IKD).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram H Mansur di Mataram, Rabu, mengatakan, langkah itu diambil sebagai tindak lanjut penetapan Kota Mataram sebagai kota percontohan digitalisasi penyaluran bansos oleh pemerintah pusat.

"Karena itu, fokus utama kami dalam minggu ini adalah mendukung komitmen Wali Kota Mataram melalui aktivasi IKD bagi para petugas di lapangan," katanya.

Aktivasi IKD bagi 1.200 petugas lapangan sudah dimulai dalam dua hari terakhir dan Dinas Dukcapil telah bergerak intensif melakukan digitalisasi data kependudukan bagi para petugas.

Sekitar 1.200 petugas lapangan itu terdiri atas petugas dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan tenaga pendamping bansos di tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Mataram.

Dikatakan, aktivasi IKD bertujuan agar seluruh data penerima bansos di Kota Mataram, mulai dari data Desil 1 hingga Desil 4, dapat terverifikasi dengan akurat.

Baca juga: Kerja sama Pemkab Lombok Tengah-Kejari penuhi adminduk anak terlantar

"Penggunaan IKD diharapkan mampu mencegah terjadinya manipulasi atau data ganda," katanya.

Nantinya, para petugas yang sudah memiliki IKD akan bertugas melakukan verifikasi langsung di lapangan terhadap penerima bansos.

Sementara bagi warga penerima manfaat yang belum memiliki ponsel pintar (smartphone) atau terkendala akses digital, para petugas akan membantu melakukan pendataan dan perekaman secara digital.

Baca juga: Libur Lebaran, Dukcapil Mataram tetap buka layani warga

Kegiatan aktivasi IKD dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh jajaran di enam kecamatan yang ada di Kota Mataram. Fokus utama saat ini tetap bagi penerima bansos dan selanjutnya ke depan akan menyasar masyarakat luas secara bertahap.

"Meskipun saat ini kami fokus mendukung program bansos digital, tapi pelayanan administrasi kependudukan harian di kantor kami tetap berjalan normal seperti biasa," katanya.