Akademisi mendorong percepat pembangunan jargas kota seiring kenaikan LPG

Jakarta (ANTARA) - Rektor Institut Teknologi PLN (ITPLN) Prof Iwa Garniwa menyarankan pemerintah untuk mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) kota dan mendorong transisi ke kompor induksi sebagai solusi menengah menyikapi penyesuaian harga LPG nonsubsidi 12 kilogram.

Ia menilai pemanfaatan energi listrik untuk aktivitas memasak di wilayah perkotaan saat ini jauh lebih menguntungkan dan aman bagi sistem ketahanan energi nasional, karena dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap produk gas bumi cair yang sebagian besar masih diimpor.

"Listrik kita surplus, lebih aman, dan tidak bergantung impor," kata Iwa dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Selain percepatan infrastruktur jargas dan kompor induksi, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu juga secara khusus menyoroti mitigasi risiko jangka pendek akibat lebarnya disparitas harga di pasaran.

Saat ini, ungkap dia, selisih harga LPG 12 kilogram dan 3 kilogram hampir mencapai tiga kali lipat. Kondisi ini dinilai memicu risiko peralihan konsumen non-subsidi ke gas bersubsidi.

"Secara ekonomi, rasional kalau masyarakat tergoda pindah. Tapi ini berbahaya karena LPG 3 kg itu subsidi APBN dan hanya untuk kelompok tertentu," ujarnya.

Guna mencegah kebocoran subsidi tersebut, Rektor ITPLN menyarankan pemerintah segera memperketat sistem distribusi LPG 3 kg menggunakan pendataan berbasis nama dan alamat sesuai nomor kependudukan.

Bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemerintah disarankan hadir dengan memberikan kemudahan akses kredit mikro agar mereka dapat beralih ke kompor induksi, atau dengan menyediakan produk LPG nonsubsidi dalam ukuran yang lebih kecil sehingga harganya lebih terjangkau.

Baca juga: Pasca Lebaran, stok elpiji 3 kg di Mataram aman dan harga Stabil

Terkait dampak penyesuaian harga, Iwa menilai kenaikan harga LPG 12 kilogram yang mengikuti mekanisme pasar global ini tidak akan terlalu mengguncang perekonomian makro.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), bobot LPG nonsubsidi dalam keranjang inflasi nasional hanya sekitar 0,18 persen, sehingga kontribusi lonjakan harganya terhadap inflasi diproyeksikan sangat kecil. Angka ini jauh di bawah komoditas seperti beras (3,8 persen) dan bensin (4 persen).

Baca juga: Terpopuler: Pembakaran Kantor Inspektorat Bima, NTB atasi kelangkaan elpiji 3 kilogram, hingga harga kamar hotel jelang MotoGP Mandalika

"Kalau harga naik 10 persen, kontribusinya ke inflasi hanya sekitar 0,018 persen. Jadi relatif kecil," ucapnya.

Meski demikian Iwa juga mengingatkan adanya potensi second round effect, terutama pada sektor UMKM kuliner.

"Kenaikan biaya bisa diteruskan ke harga makanan. Misalnya, harga pecel ayam naik Rp1.000. Ini yang nanti terasa, tapi biasanya bertahap dalam 1-2 bulan," tutur Iwa Garniwa.