DKP Mataram memastikan program bantuan pangan pemerintah berlanjut

Mataram (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memastikan program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng dari pemerintah pusat kepada 46.983 penerima bantuan pangan (PBP) di kota tersebut pada 2026 tetap berlanjut.

"Anggaran untuk program rutin itu dipastikan sudah tersedia dan kini kami tinggal menunggu jadwal penyaluran tahap kedua untuk jatah April-Mei 2026," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Selasa.

Ia mengatakan program bantuan pangan tersebut merupakan agenda rutin yang terus dikawal pemerintah. Terkait potensi perubahan jumlah penerima, pihaknya optimis tidak akan ada penurunan.

"Sejauh ini, saya belum melihat tren penerima turun, sebaliknya trennya selalu naik terus. Mudah-mudahan di triwulan berikutnya jumlahnya bisa bertambah lebih banyak lagi," katanya.

Sudirman mengatakan total PBP di Kota Mataram tahun 2026 tercatat sebanyak 46.983 KK. Jumlah itu bertambah sekitar 51 persen atau sekitar 15.000 KK dari penerima tahun 2025 sebanyak 31.046 KK.

Penambahan tersebut sebagai respons atas usulan dari aparat paling bawah yakni kepala lingkungan dan lurah yang kemudian diproses oleh pemerintah pusat melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dalam pendistribusian bantuan pangan, masing-masing kepala keluarga (KK) atau PBP mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng yang merupakan jatah untuk dua bulan.

"Satu bulan setiap KK mendapatkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng," katanya.

Baca juga: Baznas Indonesia memperkuat kontribusi ketahanan pangan lewat Balai Ternak

Di sisi lain, lanjutnya, hasil evaluasi pendistribusian bantuan pangan tahap pertama tahun 2026, secara prinsip tidak ada persoalan besar sebab kendala yang ditemukan di lapangan hanya bersifat teknis dan telah ditangani.

Beberapa kendala teknis yang sempat terjadi antara lain adanya karung beras yang terputus atau rusak saat proses distribusi, namun tidak mengurangi volume bantuan.

Baca juga: Baznas Indonesia perkuat ketahanan pangan di Lombok Timur

"Itu hanya dialami segelintir masyarakat, mungkin satu atau dua orang saja dan itu murni masalah teknis distribusi. Namun, hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab Bulog untuk mengganti dan menyalurkannya kembali hingga tuntas," katanya.

Sementara itu, terkait kualitas beras, Sudirman memastikan selama penyaluran tahap pertama, tidak ditemukan adanya keluhan mengenai kualitas beras yang buruk, tidak layak konsumsi, atau beras berkutu.

"Semua stok beras yang disalurkan telah melalui pengecekan sebelum sampai ke masyarakat. Sebelum bagi, tim kami rutin mengecek kualitas dan volume beras yang akan dibagi," katanya.