Asosiasi Hotel Mataram usulkan insentif pajak hotel

"Jika PBB bisa didiskon hingga 50 persen, itu akan sangat membantu efisiensi kami di tengah menghadapi masa sulit hingga triwulan kedua tahun 2026,"

Mataram (ANTARA) - Asosiasi Hotel Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengusulkan adanya insentif atau keringanan pajak dari pemerintah daerah sebagai langkah penyelamatan terhadap kondisi pelaku usaha hotel saat ini.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) I Made Adiyasa Kurniawan di Mataram, Rabu, mengatakan, pajak yang paling memungkinkan untuk diberikan potongan adalah PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), karena nilainya ditetapkan pemerintah.

"Jika PBB bisa didiskon hingga 50 persen, itu akan sangat membantu efisiensi kami di tengah menghadapi masa sulit hingga triwulan kedua tahun 2026," katanya.

Selain PBB, lanjutnya, pajak air tanah juga menjadi salah satu komponen biaya yang diharapkan bisa mendapatkan kelonggaran, berkaca pada kebijakan serupa saat masa pandemi COVID-19.

Hal tersebut disampaikan dengan melihat angka okupansi hotel saat ini merosot tajam hingga berada di kisaran 30 persen, sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta situasi ekonomi global yang belum stabil.

Menurutnya, kondisi perhotelan di Mataram yang selama ini mengandalkan segmen MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) adalah yang paling terdampak dengan penurunan okupansi hingga 50 persen.

Kondisi itu berdampak pada pendapatan hotel besar mengalami penurunan drastis hingga lebih dari 50 persen, dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk hotel bintang 2 ke bawah, meski angka okupansi relatif stabil, mereka terpaksa melakukan koreksi harga dengan menurunkan harga sewa kamar agar tetap bisa bersaing, sehingga pendapatan tetap tertekan," katanya.

Di sisi lain, kekhawatiran para pengusaha hotel semakin meningkat seiring dengan isu kelangkaan BBM sebab jika terjadi pemadaman listrik, hotel harus menggunakan genset dengan solar industri yang harganya mencapai Rp24.000 per liter.

"Kenaikan biaya operasional itu dianggap sangat berat di tengah minimnya tamu dan rendahnya harga jual kamar," katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya berharap pemerintah daerah bisa memberikan atensi terhadap kondisi pelaku usaha hotel salah satunya dengan memberikan insentif pajak.

Meski kondisi saat ini mengkhawatirkan, lanjutnya, AHM optimis situasi akan membaik pada bulan Juli mendatang karena adanya kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang diperkirakan akan ada sekitar 6.000 atlet yang hadir, yang berpotensi menyerap sekitar 3.000 kamar selama 10 hari.

Selain itu, musim libur sekolah juga menjadi harapan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan keluarga dan persiapan MotoGP sebagai event berskala internasional yang diharapkan kembali mendongkrak industri pariwisata.

"Semoga kegiatan-kegiatan itu, bisa membantu pelaku usaha perhotelan di Mataram menutup biaya operasional dan bisa bertahan hingga kondisi ekonomi global membaik," katanya.