Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai membangun ekosistem agromaritim terintegrasi sebagai strategi memperkuat daya saing sektor kelautan dan perikanan sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah bagi ekonomi daerah.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan langkah itu dilakukan melalui harmonisasi kebijakan bersama tim percepatan pembangunan daerah guna mempercepat hilirisasi komoditas unggulan.
"Sektor kelautan dan perikanan paling siap menjadi motor pertumbuhan baru yang inklusif dan berkelanjutan. Luas wilayah laut NTB mencapai 59 persen serta memiliki komoditas unggulan, seperti udang vaname, tuna, dan cakalang," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Kamis.
Muslim menyampaikan Pemerintah NTB saat ini sedang menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan fiskal, angka kemiskinan yang tinggi, serta nilai tambah ekonomi yang rendah akibat dominasi ekspor bahan mentah.
Menurutnya, hilirisasi adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha. Hal itu sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama ekonomi berbasis sumber daya lokal.
"Hilirisasi diharapkan mampu memperkuat daya saing, memperluas pasar global, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir," kata Muslim.
Baca juga: Ketika darat dan laut bertaut
Pada 2025, kinerja ekspor sektor kelautan dan perikanan Nusa Tenggara Barat mencapai 327,84 juta dolar AS yang didominasi udang, tuna, dan cakalang.
Muslim menuturkan nilai ekspor tersebut masih fluktuatif karena sebagian besar produk dijual dalam bentuk mentah, sehingga margin keuntungan lebih banyak dinikmati di luar daerah.
Pemerintah NTB telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2025 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan yang mewajibkan setiap komoditas strategis melakukan peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan di daerah.
Baca juga: Pemprov NTB susun peta jalan industri agromaritim 2025-2029
Strategi lain yang ditawarkan antara lain pembangunan pabrik pengolahan udang dengan memanfaatkan lahan clean and clear milik pemerintah.
"Kami juga telah menyiapkan studi kelayakan untuk hilirisasi garam di Bima dan Sumbawa yang memiliki lebih dari 3.000 hektare lahan potensial belum tergarap," ucap Muslim.
Pemerintah NTB menyatakan pengembangan ekosistem agromaritim tidak hanya berorientasi peningkatan ekspor, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan angka kemiskinan, hingga mendorong pariwisata bahari berbasis produk lokal.
Pewarta : Sugiharto Purnama
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026