Mataram (ANTARA) - Pulau Bali selama puluhan tahun dikenal sebagai wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Namun di balik citra eksotisnya, Bali kini menghadapi persoalan serius yang perlahan menggerus kualitas hidup masyarakat dan kenyamanan wisatawan: kemacetan transportasi yang semakin tidak terkendali.

Hampir di seluruh kawasan strategis pariwisata seperti Kuta, Canggu, Seminyak, Denpasar, hingga Ubud, kemacetan telah menjadi fenomena harian. Waktu tempuh yang dahulu hanya 20 menit kini dapat berubah menjadi lebih dari satu jam. Kondisi ini bukan hanya merugikan ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan polusi udara, konsumsi bahan bakar, stres sosial, serta menurunkan daya saing Bali sebagai destinasi wisata internasional.

Data BPS Provinsi Bali menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Bali telah mencapai lebih dari 4,7 juta unit, sementara jumlah penduduk Bali sekitar 4,4 juta jiwa. Artinya, jumlah kendaraan hampir melampaui jumlah penduduk itu sendiri. Mayoritas kendaraan tersebut adalah sepeda motor yang mendominasi pola mobilitas masyarakat.  

Persoalan utama Bali bukan sekadar pertumbuhan kendaraan, melainkan kegagalan membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi dan nyaman. Selama bertahun-tahun, pembangunan Bali terlalu berorientasi pada kendaraan pribadi, sementara transportasi massal berjalan lambat, tidak konsisten, dan kurang menarik bagi masyarakat maupun wisatawan.  

Ironisnya, Bali sebagai ikon pariwisata dunia justru tertinggal dibanding banyak kota internasional yang telah beralih menuju mobilitas hijau dan transportasi rendah emisi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Bali berpotensi menghadapi kerugian ekonomi jangka panjang akibat penurunan kenyamanan wisatawan dan meningkatnya biaya logistik perkotaan.

Namun di tengah persoalan tersebut, muncul secercah harapan melalui model transportasi publik berbasis komunitas dan ramah lingkungan, seperti layanan shuttle bus listrik di kawasan Sanur. Program e-shuttle tersebut menjadi contoh penting bagaimana desa adat dan badan usaha milik desa dapat mengambil peran nyata dalam membangun sistem transportasi masa depan Bali.  

Konsep seperti ini sesungguhnya sangat relevan dengan karakter Bali yang berbasis budaya, komunitas, dan pariwisata berkelanjutan. Bus listrik memiliki banyak keunggulan: bebas emisi langsung, lebih senyap, hemat energi, serta mampu mengurangi kepadatan kendaraan pribadi apabila didukung sistem yang terintegrasi.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Bali perlu melakukan langkah besar dan berani dalam reformasi transportasi publik. Ada beberapa solusi strategis yang menurut saya harus segera dilakukan:

1. Membangun Jaringan Bus Listrik Terintegrasi

Bali membutuhkan jaringan bus listrik modern yang menghubungkan bandara, kawasan wisata, pelabuhan, terminal, pusat UMKM, dan kawasan permukiman. Sistem ini harus memiliki jalur jelas, jadwal pasti, pembayaran digital, dan halte modern agar masyarakat merasa nyaman meninggalkan kendaraan pribadi.

2. Melibatkan Desa Adat dan BUMDes

Model Sanur membuktikan bahwa desa dapat menjadi motor penggerak transportasi lokal. Pemerintah harus memberikan dukungan pendanaan, pelatihan, dan regulasi agar BUMDes mampu mengelola transportasi ramah lingkungan secara profesional.

3. Pembatasan Kendaraan Pribadi di Kawasan Wisata

Bali perlu mulai menerapkan kawasan terbatas kendaraan pribadi di area wisata tertentu. Wisatawan diarahkan menggunakan shuttle listrik, sepeda, atau transportasi publik berbasis komunitas. Kota-kota besar dunia telah berhasil menerapkan konsep ini untuk mengurangi kemacetan dan emisi karbon.

4. Integrasi Pariwisata dan Transportasi Hijau

Transportasi publik di Bali jangan hanya dipandang sebagai alat mobilitas, tetapi juga bagian dari pengalaman wisata. Bus listrik dengan desain khas Bali, pelayanan digital multibahasa, dan konektivitas menuju destinasi wisata dapat menjadi identitas baru pariwisata Bali yang modern dan berkelanjutan.

5. Infrastruktur Pejalan Kaki dan Sepeda

Transportasi hijau tidak akan berhasil tanpa trotoar yang aman dan jalur sepeda yang layak. Banyak kawasan wisata Bali masih minim fasilitas pedestrian. Padahal wisatawan mancanegara sangat terbiasa berjalan kaki dan menggunakan sepeda di negara asal mereka.  

Selain itu, transisi menuju kendaraan listrik juga akan membantu Bali mencapai target pengurangan emisi karbon dan menjaga citra Pulau Dewata sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Data BPS Bali juga menunjukkan pertumbuhan kendaraan listrik mulai meningkat di Bali, meskipun masih membutuhkan dukungan infrastruktur pengisian daya yang lebih luas.  

Bali sebenarnya memiliki modal besar untuk menjadi contoh transportasi hijau nasional: kekuatan budaya desa adat, dukungan sektor pariwisata internasional, serta tingginya kesadaran lingkungan masyarakatnya. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian politik, konsistensi kebijakan, dan keberpihakan nyata terhadap transportasi publik.

Jika Bali gagal menyelesaikan persoalan transportasi hari ini, maka kemacetan akan menjadi ancaman serius bagi masa depan ekonomi dan lingkungan Pulau Dewata. Namun jika pemerintah mampu melakukan transformasi mobilitas berbasis transportasi publik ramah lingkungan, Bali justru dapat menjadi model kota wisata hijau terbaik di Asia Tenggara.

Jadi menurut saya Bali tidak membutuhkan lebih banyak kendaraan pribadi. Bali membutuhkan keberanian untuk berubah

* Direktur Lembaga Pemulihan dan Pengelolaan Lingkungan Indonesia / LP2Li

COPYRIGHT © ANTARA 2026