PUPR Kota Mataram optimalkan pengangkutan sampah di tengah penyesuaian BBM

Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkomitmen tidak mengurangi ritase pengangkutan sampah saluran dan sungai meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

"Langkah itu kami diambil demi menjaga kebersihan wilayah agar volume sampah tidak menumpuk di saluran dan sungai yang dapat memicu banjir saat musim hujan," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Senin.

Saat ini, lanjutnya, armada pengangkutan yang dimiliki Dinas PUPR Kota Mataram berjumlah 7 unit dump truk dengan intensitas pengangkutan normal sebanyak 2 hingga 3 kali per hari.

Jika ada sampah yang belum terangkut pada ritasi maksimal, sampah tersebut akan diendapkan sementara di bak truk untuk kemudian dibawa ke kantor.

Lale mengakui, penyesuaian harga BBM jenis Dexlite sebesar Rp26.000 per liter turut memberikan dampak signifikan bagi operasional kedinasan.

Baca juga: Penataan trotoar depan eks Bandara Selaparang ditarget selesai Juni

Guna menghadapi lonjakan tersebut, Dinas PUPR kini tengah memfokuskan strategi efisiensi operasional hingga 50 persen. Dengan adanya perhitungan efisiensi 50 persen dan dampak penyesuaian Dexlite, pihaknya akan melakukan kalkulasi ulang terhadap pos anggaran yang ada.

"Kami harus berhitung kembali apakah anggaran ini bisa mencukupi sampai 6 bulan ke depan atau di pertengahan tahun 2026. Untuk kekurangan, kami akan ajukan melalui APBD Perubahan 2026," katanya.

Untuk anggaran BBM operasional 7 dump truk yang dimiliki Dinas PUPR dialokasikan sekitar Rp400-Rp500 juta. Jumlah itu biasanya alokasi dalam setahun, namun dengan adanya penyesuaian harga pihaknya segera melakukan penghitungan kembali.

Baca juga: Pembangunan kantor Wali Kota Mataram tahap dua segera ditender

"Kami memang belum menghitung secara detail, namun kami akan berupaya mencari jalan lain, termasuk kemungkinan mengalihkan atau mengurangi biaya operasional lain untuk dialokasikan ke pos BBM," ujarnya.

Di sisi lain, Lale mengaku beruntung, saat musim kemarau sekarang ini terjadi penurunan volume sampah sebab volume sampah di area sungai, drainase, dan bahu jalan seperti pembersihan rumput dan gulma mengalami penurunan hingga mencapai 50 persen.

Kondisi tersebut dinilai cukup membantu Dinas PUPR dalam menghemat penggunaan BBM operasional. Apalagi, sedimen dari saluran dan sungai tidak mesti dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat.

Kalau sedimen dari saluran dan sungai, bisa dibuang ke lahan kosong milik warga yang minta untuk di urung. Sedangkan sampah daun-daun kering dibawa ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) modern Sandubaya, untuk dicacah dan dibuat kompos.

"Jadi jarak tempuh untuk operasional kendaraan kami dekat, karena masih di seputar wilayah Kota Mataram," katanya.

Berbeda dengan Dinas Lingkungan Hidup (LH), katanya, harus membuang seluruh sampahnya ke TPA Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat, karena volume yang mutlak tinggi.

"Untuk memastikan ketahanan anggaran operasional ke depan, kami berharap kondisi cuaca kemarau bisa membantu menekan volume sampah, sehingga penyesuaian anggaran dapat terus dikondisikan hingga bulan Agustus atau September mendatang," katanya.