"Lelang itu kita harapkan dilakukan dalam waktu cepat sehingga bisa dimulai proses pembangunannya. Kalau tidak bulan Oktober, bulan Nopember,"

Mataram (ANTARA) - Pembangunan gedung baru DPRD Nusa Tenggara Barat pasca-dibakar massa pada Agustus 2025 silam direncanakan dimulai pada bulan Nopember 2026.

Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengakui proses perencanaan gedung DPRD NTB diselesaikan tahun ini, setelah itu akan dilakukan proses lelang.

"Lelang itu kita harapkan dilakukan dalam waktu cepat sehingga bisa dimulai proses pembangunannya. Kalau tidak bulan Oktober, bulan Nopember," ujarnya di Mataram, Jumat.

Menurutnya, rencana pembangunan gedung baru DPRD NTB ini pada bulan Nopember sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan pemerintah, sehingga dirinya menepis bahwa proses pembangunan gedung baru dewan itu dikatakan terlambat dari informasi semula pada bulan Juli.

"Ini tidak terlambat. Tapi memang perencanaannya seperti itu di bangun Nopember dan selesai dalam waktu 10 bulan. Kami sudah sampaikan ke rekan-rekan DPRD NTB, kantor (gedung baru) ini baru bisa digunakan di akhir 2027. Jadi, bukan diundur atau terlambat," tegas anggota DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini.

Ditanya terkait berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung baru tersebut. Mori mengungkapkan bahwa anggarannya tergantung perencanaan yang sudah ditetapkan, yakni antara Rp100 miliar hingga Rp150 miliar. Bahkan, anggaran pembangunan gedung ini bersifat khusus.

"Dalam perencanaan gedung baru, gedung lama di rubuh-kan, bangun baru dan mundur dari jalan 20 meter. Bahkan, secara anggaran sudah ada karena anggaran perintah khusus dari presiden, karena semua kerusakan akibat unjuk rasa anarkis pada Agustus ditanggung semua pemerintah pusat," terang Mori Hanafi.

Sekretaris DPRD NTB, Hendra Saputra, mengatakan saat ini proses perencanaan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum melalui balai terkait.

"Sekarang sedang jalan proses perencanaan. Perencanaannya dari Dirjen Cipta Karya. Untuk penghapusan aset yang ada sudah selesai, lelang sudah selesai, dan sudah dikerjakan juga oleh pemenang lelang," ujarnya.

Ia mengatakan kondisi bangunan lama DPRD NTB kini telah rata setelah proses pembongkaran dilakukan. Barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis juga telah diambil oleh pemenang lelang.

"Sekarang kantor DPR sudah habis, tinggal pembenahan sedikit-sedikit sambil berjalan. Intinya aset yang bernilai itu sudah habis diambil oleh pemenang lelang," katanya.

Diketahui, saat aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan massa di Gedung DPRD NTB pada Sabtu (30/8/2025) siang. Terdapat dua gedung yang dirusak dan dibakar massa aksi, pertama gedung utama DPRD yang sehari-hari dipakai rapat dan sidang paripurna. Kedua gedung Sekretariat DPRD yang sehari-hari dipakai oleh karyawan atau ASN di lingkungan DPRD NTB.

Baca juga: Komisi V: Pelabuhan Kilo harus beri dampak ke masyarakat

Baca juga: Pelabuhan Kilo mulai dikebut, sinyal kuat ekonomi Dompu

Baca juga: Roadshow ke Dompu, NasDem NTB tegaskan penguatan mesin Partai

Pewarta : Nur Imansyah
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026