Pendistribusian bantuan pangan di Mataram terkendala karung beras

"Iya, oleh karena itu yang bersangkutan menjalani penahanan kemarin masih berstatus terdakwa dalam perkara lain,"

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, pendistribusian program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 46.983 kepala keluarga (KK) penerima bantuan pangan (PBP) di Kota Mataram, terkendala karung beras.

"Hasil koordinasi kami dengan Bulog, hingga hari ini bantuan pangan untuk jatah bulan Maret dan April 2026, belum bisa terdistribusi karena menunggu pengadaan karung beras," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram Sudirman di Mataram, Kamis.

Sedianya, katanya, bantuan pangan kepada 46.983 PBP Kota Mataram untuk jatah Maret dan April 2026, sudah dibagi bulan Mei 2026. Namun hingga masuk bulan Juni, belum bisa dipastikan kapan jadwal pendistribusian.

Untuk jatah bantuan pangan selama dua bulan, setiap PBP mendapatkan masing-masing 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Jumlah yang didapatkan PBP merupakan akumulasi dua bulan sebab jatah untuk setiap bulan satu KK mendapatkan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng.

Terhadap kondisi tersebut dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di tingkat bawah, pihaknya sudah menyampaikan informasi itu ke 50 lurah se-Kota, dan meminta masyarakat PBP bisa bersabar sampai Bulog memiliki stok karung kemasan beras untuk pendistribusian bantuan pangan.

"Kalau stok bantuan untuk minyak goreng dan beras sudah tersedia. Jadi tinggal tunggu karung untuk mengemas beras bantuan," katanya.

Menurutnya, program bantuan pangan pemerintah itu bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin atau rentan, mencegah rawan pangan, menurunkan angka stunting, dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.

"Diharapkan bantuan pangan yang diterima dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat," katanya.

Di sisi lain, Sudirman mengatakan, total PBP di Kota Mataram tahun 2026 tercatat sebanyak 46.983 KK. Jumlah itu bertambah sekitar 51 persen atau sekitar 15.000 KK dari penerima tahun 2025 sebanyak 31.046 KK.

"Penambahan tersebut sebagai respons atas usulan dari aparat paling bawah yakni kepala lingkungan dan lurah yang kemudian diproses oleh pemerintah pusat melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)," katanya.

Sementara menyinggung tentang kualitas beras, Sudirman mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima keluhan dari PBP terkait kualitas dan volume beras bantuan yang diterima.

Sebelum bantuan didistribusikan, tim dari DKP sudah turun langsung ke gudang Bulog untuk memastikan kualitas dan volume beras yang akan didistribusikan.

"Alhamdulillah, sejauh ini belum pernah ada penerima yang protes kualitas beras yang diberikan," katanya.

Baca juga: MBG kerja sama Pemkot Mataram-pemerintah pusat segera beroperasi
Baca juga: Sapi bantuan Presiden Prabowo wujud nyata kepedulian pemerintah
Baca juga: Pemkot Mataram mengajukan 45 perbaikan sekolah ke pemerintah pusat