DPRD Lombok Tengah mendukung opsi kantin sekolah jadi mitra MBG

Lombok Tengah (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan pada prinsipnya tetap mendukung kebijakan pemerintah pusat termasuk wacana pemanfaatan kantin sekolah menjadi mitra dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Selama tata kelola program MBG ini sesuai regulasi, kami tetap mendukung hal itu, termasuk mitra MBG itu ditangani kantin sekolah," kata Wakil Ketua I DPRD Lombok Tengah Lalu Muhamad Akhyar di Lombok Tengah, Rabu.

Ia mengatakan kantin sekolah untuk program MBG tersebut harus disesuaikan dengan kondisi muridnya atau sesuai spesifikasi dalam regulasi yang ditentukan.

"Artinya sekolah yang jumlah siswanya sedikit, bisa menerapkan pola tersebut dan disesuaikan dengan alat produksi yang ada. Sedangkan sekolah yang memiliki siswa banyak, bisa tetap dilayani oleh SPPG," katanya.

Menurutnya, pemanfaatan kantin sekolah dalam mendukung program Presiden itu tidak sesederhana itu diterapkan, harus dilakukan kajian supaya sesuai dengan regulasi.

"Selama itu sesuai regulasi kami mendukung untuk peningkatan tata kelola program MBG terserah," katanya.

Ia mengatakan untuk peningkatan tata kelola program MBG ini Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan moratorium pembangunan dapur MBG baru. Hal itu diharapkan dapat meningkatkan tata kelola dapur MBG yang telah beroperasi serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Baca juga: BGN overhaul: Enhancing governance for Indonesia's Free Meal program

"Artinya SPPG yang telah ada ini bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau kelompok penerima manfaat dari program MBG itu sendiri," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan kantin sekolah dapat menjadi salah satu alternatif dapur untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan program.

"Pemanfaatan kantin sekolah dapat diterapkan terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit sehingga tidak memerlukan pembangunan dapur baru," katanya.

Menurut dia, pendekatan tersebut dapat diterapkan di daerah terpencil maupun wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Baca juga: Menkes menyiapkan ahli kesehatan-gizi dukung empat langkah tata ulang MBG

Dia mencontohkan terdapat sekolah di Lombok Barat yang hanya memiliki 119 murid sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.

"Misalnya di Lombok. Di Lombok itu, di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan, gitu," katanya.