Mataram (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak peran aktif pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat untuk menggencarkan gerakan pemberantasan korupsi pada aparatur sipil negara, masyarakat hingga lingkungan sekolah.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ibnu Basuki Widodo mengatakan bahwa KPK membutuhkan partisipasi semua pihak dan elemen masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan anti korupsi.

"KPK datang ke NTB dalam rangka melakukan kegiatan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA). Artinya, bahwa melalui jalur pendidikan, jalur pencegahan KPK ingin mengajak semua masyarakat untuk melakukan tindakan anti korupsi," ujarnya kepada wartawan seusai kegiatan JNBA di Pendopo Wali Kota Mataram, Jumat.

Ia mengatakan melalui kegiatan JNBA ini KPK menekankan agar semua pihak dan elemen mengedepankan nilai-nilai integritas, kejujuran, keadilan, dan kerja keras untuk mewujudkan daerah yang bebas dari tindak pidana korupsi.

"KPK ingin Kota Mataram, dan NTB terbebas dari tindak pidana korupsi," kata Basuki Widodo yang didampingi Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, Wakil Wali Kota Mataram, TGH Mujiburrahman, Sekda NTB Abul Chair dan Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri.

Menurutnya, dalam pencegahan korupsi, KPK tidak bisa bekerja sendirian, perlu kerja sama, dukungan dan saling mengingatkan semua pihak, baik itu aparat dan masyarakat untuk menggalakkan sifat-sifat anti korupsi.

Baca juga: KPK menyebut Dewanggara sempat jadi staf pejabat BPK

"Peringatan itu bisa melalui pertemuan-pertemuan, pemasangan banner, videotron, atau acara anti korupsi, termasuk khotbah Jumat bertema anti korupsi. Karena perbuatan korupsi itu di mana-mana, agama mana pun, daerah mana pun pasti dilarang supaya mencerminkan keadilan terutama untuk masyarakat maka anti korupsi itu digalakkan," katanya.

Sementara Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengapresiasi kegiatan JNBA yang dimulai dari kawasan timur Indonesia, yakni Kota Mataram untuk memberikan penguatan dan edukasi serta sosialisasi pencegahan korupsi.

"Ini menjadi komitmen bagi Kota Mataram atas pelibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi," ujarnya.

Baca juga: DPR usul Bali jadi percontohan sistem imigrasi terintegrasi

Ia berharap pelibatan pemerintah daerah (pejabat), masyarakat, termasuk para siswa dalam di Kota Mataram menjadi strategi pencegahan korupsi secara jangka panjang.

"Kami berkomitmen bersama dan mendorong upaya kolektif demi kebaikan daerah, bangsa, dan negara," katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026