"Selanjutnya pembangunan SDM dan kebijakan pungutan pendidikan. Pemilihan kepala desa serentak, kemudian pemerataan pembangunan wilayah dan pengembangan kawasan,"

Mataram (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Nusa Tenggara Barat menyampaikan lima rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi NTB sebagai kontribusi pemikiran terhadap daerah.

Ketua Umum PW IKA PMII Nusa Tenggara Barat (NTB), Akhdiansyah di Mataram, Senin, menyebutkan lima rekomendasi itu, yakni izin pertambangan rakyat (IPR) dan komitmen NTB lestari. Pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat.

"Selanjutnya pembangunan SDM dan kebijakan pungutan pendidikan. Pemilihan kepala desa serentak, kemudian pemerataan pembangunan wilayah dan pengembangan kawasan," ujarnya.

Terkait IPR dan komitmen NTB lestari. IKA PMII menilai pertambangan merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Namun, pengembangan sektor ini harus sejalan dengan komitmen daerah mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kewenangan pemda dalam pengelolaan dan penerbitan IPR merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, transparan, adil, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk itu, IKA PMII merekomendasikan agar daerah membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Ranperda tentang IPR. Memprioritaskan masyarakat dan pelaku usaha lokal.

"Menegakkan kewajiban reklamasi dan pemulihan kawasan pasca-tambang secara konsisten," kata Akhdiansyah.

Dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat. Pihaknya mengapresiasi upaya daerah menurunkan angka kemiskinan melalui program Desa Berdaya.

Namun demikian, pihaknya merekomendasikan, integrasi program Desa Berdaya dengan program pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota agar tercipta sinergi dan keberlanjutan pembangunan.

"Pengukuran keberhasilan program tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan dasar lainnya," terang anggota DPRD NTB ini.

Selanjutnya, pembangunan SDM dan kebijakan pungutan pendidikan. Pembangunan SDM harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah. Oleh sebab itu, kebijakan yang berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan, perlu dikaji secara cermat.

IKA PMII NTB menilai kebijakan membuka ruang penarikan pungutan pendidikan pada jenjang SMA/SMK melalui Komite Sekolah berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menghadapi berbagai tantangan.

Atas dasar itu, pihaknya merekomendasikan, menunda pemberlakuan Perda yang mengatur pungutan biaya pendidikan sampai dilakukan kajian yang lebih komprehensif.

"Mengupayakan kebijakan pendidikan menengah yang lebih inklusif, terjangkau, dan berorientasi pada perluasan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat," tegas Akhdiansyah.

Kemudian, pemilihan kepala desa serentak. Desa memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan Pilkades harus menjadi perhatian bersama agar berlangsung aman, demokratis, dan menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas.

Pihaknya merekomendasikan agar daerah, melakukan langkah preventif untuk mengantisipasi potensi konflik sosial sebelum, selama, dan setelah pelaksanaan Pilkades serentak.

Sementara pada pemerataan pembangunan wilayah dan pengembangan kawasan. Menurutnya, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemerataan pembangunan merupakan kunci untuk memperkuat integrasi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, pihaknya mendesak Pemprov NTB untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa. Mendorong peningkatan status dan kapasitas RS Manambai Abdulkadir sebagai rumah sakit rujukan regional.

"Dan memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya secara merata di NTB," katanya.

Baca juga: PMII Kota Mataram Soroti Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan

Baca juga: Bencana 52 kali terjadi di NTB, Legislator desak penguatan sistem peringatan dini

Baca juga: PMII Lombok Timur gelar aksi soroti dugaan keracunan MBG di Pringgabaya

 

 

 

Pewarta : Nur Imansyah
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026