"Bahkan, tender proyek pun belum bisa dimulai karena perlu dilakukan perhitungan ulang dampak kenaikan harga barang,"

Mataram (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, anggaran untuk lanjutan pengerjaan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram atau Bale Mentaram yang sudah disiapkan Rp180 miliar, berpotensi naik sebagai dampak penyesuaian harga material.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Selasa, mengatakan, kenaikan harga material bangunan seiring menguatnya kurs dolar dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Bahkan, tender proyek pun belum bisa dimulai karena perlu dilakukan perhitungan ulang dampak kenaikan harga barang," katanya.

Dikatakan, kenaikan BBM memberikan dampak besar terhadap harga barang dan bangunan sehingga anggaran yang sudah disiapkan bisa jadi bertambah.

Dari hasil survei harga material yang dilakukan Dinas PUPR menyebutkan, harga bahan bangunan rata-rata mengalami kenaikan minimal Rp1.000. 

Selanjutnya harga terbaru bahan bangunan dijadikan acuan untuk menyusun harga perkiraan sendiri (HPS). Setelah itu HPS diajukan ke Inspektorat untuk dilakukan peninjauan kembali.

"Pengerjaan proyek tersebut akan dilakukan dengan mekanisme tahun jamak atau multiyears selama lima tahun. Semoga tidak ada kenaikan yang signifikan terhadap dampak tersebut," katanya.

Selain Inspektorat, Dinas PUPR juga akan menunggu hasil peninjauan kembali (review) dari kejaksaan yang ditunjuk mendampingi tahapan pengerjaan lanjutan Bale Mentaram. 

"Pendampingan kejaksaan dibutuhkan karena lanjutan Bale Mentaram merupakan salah satu proyek strategis yang dikerjakan tahun ini. Namun untuk review dari jaksa disebut tidak membutuhkan waktu lama," katanya. 

Sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Mataram Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tender lanjutan pengerjaan Bale Mentaram belum bisa dimulai karena panitia lelang masih menunggu hasil review Inspektorat dan kejaksaan. 

"Hasil review dinantikan untuk selanjutnya lelang atau tender bisa dimulai," katanya. 

Review mendalam Inspektorat dan kejaksaan disebutnya kini dalam tahap menunggu finalisasi. Review dua institusi berbeda tersebut diperlukan karena lanjutan pembangunan Kantor Wali Kota Mataram salah satu proyek strategis yang dikerjakan Pemerintah Kota Mataram tahun ini. 

"Karena itu, kami berharap lelas bisa dimulai bulan ini sesuai jadwal," katanya. 

Baca juga: Penyiapkan dana Rp3 miliar bebaskan lahan perluas Kantor Wali Kota Mataram

Baca juga: NTB segera lakukan pelebaran Jalan Mahoni Kota Mataram

Baca juga: Pemkot Mataram mengusulkan pembangunan pemecah gelombang Rp240 miliar

 



Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026