Wabup: Silpa APBD Lombok Tengah 2025 Rp194 miliar

"Nilai tersebut tidak serta-merta mencerminkan adanya penundaan program pro rakyat secara sengaja, melainkan didominasi oleh faktor-faktor regulatif dan teknis,"

Lombok Tengah (ANTARA) - Wakil Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) HM Nursiah mengatakan jumlah Silpa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025 mencapai Rp194 miliar.

"Nilai tersebut tidak serta-merta mencerminkan adanya penundaan program pro rakyat secara sengaja, melainkan didominasi oleh faktor-faktor regulatif dan teknis," kata HM Nursiah saat sidang paripurna dengan agenda jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2025 di Lombok Tengah, Rabu.

Ia mengatakan sumber silpa terbesar khususnya pada dinas pendidikan dan dinas kesehatan, terutama bersumber dari sisa dana alokasi khusus (DAK), termasuk sisa dana lainnya yang ditentukan penggunaannya.

"Silpa itu juga dari sisa dana yang bersumber dari pendapatan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) seperti dana kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” katanya

Ia mengatakan selain itu silpa juga merupakan sisa efisiensi belanja dari proses pengadaan barang dan jasa. Termasuk sisa dari realisasi belanja tidak terduga yang hanya sebesar 45,81 persen dengan sisa dana yang tetap terjaga untuk mengantisipasi kedaruratan termasuk direncanakan untuk pengembalian atas kelebihan atau sisa dana transfer dari pemerintah pusat.

“Jadi Pemda senantiasa berkomitmen untuk mempertajam fungsi perencanaan di tingkat OPD agar penganggaran berjalan lebih realistis, responsif, dan mampu meminimalisir dana mengendap demi percepatan pembangunan infrastruktur dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.

Pihaknya juga memastikan bahwa dalam formulasi perubahan anggaran yang akan datang, khususnya terhadap rencana penggunaan dana sisa anggaran yang bersifat bebas (non-earmarked) akan diprioritaskan secara ketat untuk mendanai program-program urgen yang berorientasi pada peningkatan layanan publik, dan upaya pemenuhan kebutuhan berdasarkan skala prioritas pada kebijakan perubahan APBD Lombok Tengah mendatang.

“Penyesuaian silpa pada tahun anggaran berikutnya akan didasarkan pada perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan prioritas masyarakat guna meminimalisir adanya dana yang mengendap tidak produktif,” katanya.

Ia mengatakan termasuk juga mengenai kontribusi BUMD terhadap PAD (pendapatan asli daerah)) yang dinilai belum optimal.

"Pemda akan melakukan evaluasi secara komprehensif dan mendorong pembinaan manajemen agar BUMD mampu bergerak lebih produktif," katanya.