BBPOM Kota Mataram prioritaskan legalisasi dan standarisasi jamu

Mataram (ANTARA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram memprioritaskan legalisasi dan standarisasi jamu sebagai langkah awal memperkuat pengembangan obat berbahan alam di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala BBPOM Mataram Yogi Abaso mengatakan strategi itu ditempuh agar produk jamu punya kepastian mutu dan keamanan pangan sekaligus membuka peluang untuk berkembang menjadi obat herbal terstandar hingga fitofarmaka.

"Kami dorong jamu agar berkembang, sehingga jalan menuju obat herbal terstandar maupun fitofarmaka menjadi lebih mudah," ujarnya di Mataram, Senin.

Yogi menuturkan syarat untuk mengembangkan produk jamu lebih sederhana karena tidak perlu data klinis dan mengacu pada khasiat yang telah digunakan secara turun-temurun oleh penduduk lokal.

BBPOM Mataram menerapkan pola pendampingan aktif dengan melakukan kunjungan langsung ke dapur pelaku usaha yang telah melengkapi persyaratan administratif agar proses pembinaan tidak membebani UMKM dan bisa mempercepat legalisasi produk.

Baca juga: BBPOM Mataram menjemput bola percepat registrasi pangan olahan

"Di NTB, kami mendorong obat berbahan alam kategori jamu, karena jamu tidak perlu data klinis dan efikasi hanya berdasarkan warisan turun-temurun," ucap Yogi.

BBPOM Mataram bekerjasama dengan dinas kesehatan tingkat kabupaten dan kota untuk memetakan pelaku usaha yang memproduksi obat herbal di Pulau Lombok. Hasil pemetaan itu dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan lapangan yang terintegrasi.

Baca juga: Kosmetik ilegal dominasi temuan produk berisiko di Lombok

Yogi mengungkapkan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mendorong penguatan riset dan inovasi dalam bidang obat berbahan alam.

Menurutnya, penguatan ekosistem jamu merupakan langkah paling realistis dalam upaya mewujudkan kemandirian obat di tengah lonjakan harga obat akibat pengaruh kondisi geopolitik global.