Mataram (ANTARA) - Ribuan massa di Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan aksi unjuk rasa damai mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin.

Dalam aksi ini Koordinator Umum (Kordum) Syawaluddin Aweng menegaskan mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo melanjutkan program strategis nasional MBG, karena dinilai berdampak nyata bagi gizi anak dan ibu hamil, membuka jutaan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami sangat mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan tata kelola BGN yang bersih dari korupsi dan berkeadilan dalam kemitraan yang strategis," kata Aweng.

Ia menyatakan bahwa masyarakat NTB sangat mendukung program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Karena sangat berpihak pada nasib masyarakat mulai petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat.

Hal yang sama disampaikan aktivis perempuan/mantan Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat, Nurhidayah,  bahwa aksi massa mereka merupakan bentuk dukungan untuk Presiden Prabowo dalam melanjutkan program MBG.

Ia mengingatkan massa aksi untuk tidak gentar terhadap sejumlah pihak yang iri dan dengki untuk menyuarakan penghentian program tersebut.

Baca juga: Gubernur NTB ingatkan SPPG tidak cari selisih keuntungan dari MBG

"Kita jangan diam, harus melawan upaya penghentian MBG. Mereka tidak tahu banyak perempuan NTB tidak menjadi pekerja di luar negeri karena ada MBG ini. Kalau program ini di setop saya yakin akan banyak pengangguran terjadi di NTB, apakah daerah ini sanggup membuka lapangan pekerjaan selain MBG," katanya.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yang menemui pengunjuk rasa, menyatakan akan meneruskan aspirasi mereka langsung kepada pemerintah pusat termasuk kepada DPR RI dan BGN.

Baca juga: Dinkes Mataram siap fasilitasi SPPG MBG ditutup

"Suara aspirasi sudah saya dengar dan catat. Aspirasi tertulis dari massa aksi akan diteruskan ke pusat, karena pemerintah provinsi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Karena itu apa yang penting dan prioritas buat pusat penting prioritas untuk provinsi," tegas gubernur.

Namun demikian, ia meminta sekaligus mengingatkan kepada pemilik SPPG, agar program yang sudah dijalankan tersebut dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat lokal.

"Artinya teman-teman harus memastikan bahan-bahan MBG diambil dari petani lokal, desa-desa sekitar, di ambil dari koperasi dan Bumdes setempat. Maksimal dari NTB," ucapnya.

Iqbal mengatakan niat Presiden dengan MBG ini bukan soal memperbaiki gizi semata melainkan bagaimana menggerakkan perekonomian di desa-desa agar setiap orang merasakan manfaatnya.

"Ini program sosial, bukan program komersial karena itu jangan sampai pemilik SPPG mencari penghasilan tambahan diluar selisih yang sudah ditetapkan pemerintah. Saya tahu karena sudah turun ke beberapa tempat masih ada yang mencoba mencari selisih tambahan dari bahan baku akhirnya membuat kualitas menu MBG menurun," katanya.

 





Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026