"UMKM dan IKM dengan legalitas yang jelas akan menjadi prioritas dalam program pemerintah daerah,"
Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memanfaatkan layanan administrasi hukum umum (AHU) online untuk legalitas terhadap usaha dan membuka akses permodalan ke lembaga keuangan seperti perbankan.
"UMKM dan IKM dengan legalitas yang jelas akan menjadi prioritas dalam program pemerintah daerah," kata Sekda Lombok Timur HM Juaini Taofik saat menghadiri acara diseminasi layanan AHU online di Lombok Timur, Senin.
Ia mengatakan salah satu prioritas Pemda Lombok Timur adalah membangun pertumbuhan ekonomi berbasis desa dengan memperkuat sektor unggulan dan daya saing.
Karena itu Pemda memfasilitasi UMKM untuk mengakses permodalan melalui lembaga keuangan formal seperti perbankan dengan program Lombok Tengah berkembang.
"Pemda akan bekerja sama dengan Bank NTB Syariah untuk menyalurkan KUR (kredit usaha rakyat) yang bunganya ditanggung Pemda, sehingga masyarakat hanya akan membayar modalnya saja," katanya.
Ia mengatakan untuk program ini Sekda berjanji akan memprioritaskan UMKM dan IKM yang telah memiliki legalitas, termasuk yang berstatus perseroan perseorangan.
“Kalau ada bantuan-bantuan nanti kami utamakan dulu yang sudah mendaftar dan diakui oleh negara,” katanya.
Ia menyampaikan dengan pertumbuhan ekonomi 7,83 persen pada triwulan I 2026 atau lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional.
"Lombok Timur akan menjadi model pertumbuhan ekonomi daerah yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Nusa Tenggara Barat I Gusti Putu Milawati mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha mengenai kemudahan pemanfaatan layanan hukum digital.
"Layanan ini dapat memangkas proses birokrasi, seperti pengesahan PT yang kini hanya butuh waktu 7 menit," katanya.
Ia mengatakan selain membahas perseroan perorangan, diseminasi yang diikuti 100 UMKM ini juga menyoroti berbagai layanan AHU online lainnya, seperti apostille, fidusia, kewarganegaraan, dan layanan notaris.
Baca juga: Pemkab Lombok Timur tetap permudah proses investasi
Baca juga: Wamenkop mendukung penguatan koperasi masyarakat di Lotim
Baca juga: 131 sekolah di Lombok Timur dapat reward BOS afirmasi Rp3 miliar
Pewarta : Akhyar Rosidi
Editor:
Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026