Mataram (ANTARA) - Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti peran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai "arsitek pembangunan daerah" khususnya dalam menjalankan tiga agenda penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Dewan, Selasa.
Sejumlah anggota dewan mempertanyakan efektivitas perencanaan pembangunan, sinkronisasi program antar organisasi perangkat daerah (OPD), hingga implementasi tiga agenda Pemerintah Provinsi NTB yang meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata.
Anggota Komisi IV, Hasbullah Konco, menegaskan Bappeda merupakan rumah besar seluruh OPD sehingga setiap program yang diusulkan harus benar-benar terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Ia mempertanyakan sejauh mana kewenangan Bappeda dalam menetapkan program prioritas daerah, khususnya yang berkaitan dengan tiga agenda. Selain itu, Konco juga meminta penjelasan mengenai langkah konkret Bappeda dalam mengembangkan berbagai potensi daerah agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan itu, anggota Komisi IV, Sudirsah, menilai rendahnya belanja modal dalam APBD 2025 menunjukkan perlunya penguatan kualitas perencanaan pembangunan. Menurutnya, sebagai arsitek pembangunan daerah, Bappeda harus mampu memastikan seluruh program lintas OPD berjalan selaras dengan arah pembangunan NTB.
Ia juga mempertanyakan langkah yang akan ditempuh terhadap OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran tinggi, namun justru mengalami penurunan kinerja sektoral.
Anggota Komisi IV, Soeharto, juga menilai implementasi tiga agenda belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran. Ia pun menyoroti minimnya anggaran pada kegiatan sinkronisasi pembangunan lintas OPD, sementara sebagian besar anggaran justru terserap pada kegiatan penunjang organisasi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat tiga agenda belum menjadi indikator utama dalam penyusunan program pembangunan daerah. Karena itu, Soeharto meminta Bappeda secara terbuka mempublikasikan alokasi anggaran yang benar-benar mendukung tiga agenda prioritas tersebut agar dapat diukur efektivitasnya.
Sementara dalam pemaparan, Bappeda NTB melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Firmansyah mengatakan dalam anggaran 2025 lembaga tersebut mengelola pagu anggaran sebesar Rp39,73 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi keuangan mencapai 94,11 persen atau Rp37,39 miliar, dengan sisa anggaran sekitar Rp2,34 miliar atau 5,89 persen. Sementara, capaian fisik pelaksanaan program mencapai 98,71 persen.
Ia juga mengatakan sepanjang 2025 tidak terdapat temuan pemeriksaan dari BPK, yang menunjukkan tata kelola keuangan berjalan sesuai ketentuan. Firman menegaskan kewenangannya berada pada aspek perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, sementara pelaksanaan program tetap menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.
Terkait pemanfaatan potensi daerah, pihaknya tengah mendorong pengembangan kawasan Gili Trawangan sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata. Di bidang pengelolaan aset, sebanyak 30 orang penilai aset telah disiapkan untuk memperkuat tata kelola aset daerah.
Mengenai rendahnya belanja modal, ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran 2025 difokuskan untuk menyelesaikan sejumlah proyek yang sempat tertunda pada program sebelumnya. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Bappeda mencatat terdapat 330 desa yang masuk kategori miskin di NTB, dan hingga saat ini program intervensi telah menjangkau 220 desa.
Bappeda juga mengungkapkan tingginya capaian beberapa OPD dipengaruhi oleh adanya dukungan pendanaan dari kementerian sehingga kegiatan yang dijalankan memperoleh tambahan anggaran di luar APBD.
Untuk program pengentasan kemiskinan, Bappeda menyebut alokasi anggaran terbesar berada pada BPKAD dan Dinas Sosial, sedangkan pengembangan ekonomi kreatif sebagai salah satu penopang sektor pariwisata dinilai masih belum optimal dan memerlukan penguatan pada perencanaan maupun implementasinya.
Baca juga: Anggota DPRD NTB mendukung pemerintah perbaiki tata kelola MBG
Baca juga: DPRD NTB siap mendukung anggaran PON 2028
Baca juga: Tiga terdakwa gratifikasi DPRD NTB membantah beri uang ke dewan
Pewarta : Nur Imansyah
Editor:
Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
