Mataram (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan estimasi kebutuhan anggaran operasional di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo, Ampenan, mencapai Rp5,4 miliar. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Selasa, mengatakan besarnya anggaran operasional tersebut antara lain untuk sumber daya manusia, biaya bahan bakar, hingga listrik.

"Kalau TPST Kebon Talo selesai dibangun, maka kami harus siapkan anggaran operasional sekitar Rp5,4 miliar per tahun," katanya.

Sedangkan untuk semua tahapan dan pembangunan TPST Kebon Talo sepenuhnya ditangani pemerintah pusat dengan nilai proyek Rp97 miliar, ujar dia.

Saat ini, pembangunan TPST Kebon Talo memasuki tahap pemagaran keliling di atas lahan seluas sekitar 1,2 hektare, sebagai tahap persiapan pembangunan fisik yang dijadwalkan awal atau pertengahan Juli 2026.

"Untuk pembangunan proyek itu, Kota Mataram sebagai penerima manfaat. Tapi kita diharuskan menyiapkan anggaran operasional sekitar Rp5,4 miliar per tahun," katanya.

Ia mengatakan pembangunan proyek strategis tersebut bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat, dengan menerapkan teknologi pengolahan sampah modern dengan menggunakan teknologi dry jet dan menghasilkan refuse derived fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif berupa briket dari hasil pengolahan sampah.

Melalui proses itu, setelah di pilah antara sampah organik dan anorganik, sampah akan dikeringkan dan diproses melalui pemanasan, bukan pembakaran seperti insinerator biasa untuk menghasilkan RDF atau bahan bakar alternatif.

Baca juga: DLH Mataram-PLN menyiapkan kerja sama jual RDF dari pengolahan sampah

"RDF itu kemudian akan kami jual ke PLN untuk membatu biaya operasional. Hasil penjualan RDF tentu tidak bisa sepenuhnya menutupi biaya operasional sehingga harus tetap disubsidi pemerintah," katanya.

Selain itu, katanya, tujuan utama dari pembangunan TPST Kebon Talo adalah menyelesaikan masalah sampah di masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan semata.

Karena itu, ia mengatakan DLH Kota Mataram saat ini sedang menyiapkan kerja sama dengan PT PLN (Persero) untuk penjualan RDF sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan PLN.

Baca juga: DLH Mataram menyiapkan ribuan "eco bag" gratis di pasar tradisional

Komunikasi kerja sama tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat agar ketika TPST tuntas dibangun akhir tahun 2026, maka awal tahun 2027 TPST tersebut sudah mulai beroperasi.

"Jadi, kami disarankan sebelum TPST rampung, MoU kerja sama dengan PLN sudah selesai, agar RDF yang dihasilkan bisa langsung dijual ke PLN," katanya.

 



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026