Lombok Tengah buka opsi pinjaman Rp200 miliar untuk infrastruktur

"Rencana itu sebagai respons atas tuntutan perbaikan jalan kabupaten di tengah tekanan keuangan daerah akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD),"

Lombok Tengah (ANTARA) - Wakil Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) HM Nursiah mengatakan opsi pengajuan pinjaman Rp200 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan rusak guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Rencana itu sebagai respons atas tuntutan perbaikan jalan kabupaten di tengah tekanan keuangan daerah akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD)," kata HM Nursiah di Lombok Tengah, Selasa.

Ia mengatakan wacana pinjaman mencuat setelah ada diskusi internal antara bupati, dirinya, sekretaris daerah (Sekda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Diskusi ini mengenai isu-isu yang berkembang di Lombok Tengah, khususnya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan jalan," katanya.

Ia mengatakan wacana tersebut masih dikaji, sehingga sekda dan TAPD diminta untuk melihat peluang pemerintah daerah kembali mengakses pinjaman daerah.

"Opsi ini nantinya akan ditelaah lebihnya dalam untuk masuk ke postur APBD tahun berikutnya. Jika disetujui, dana itu dipastikan hanya untuk program prioritas di luar pendidikan dan kesehatan," katanya.

“Yang sangat prioritas di luar itu adalah infrastruktur jalan kabupaten. Kami juga meminta TAPD mengkaji posisi pinjaman yang saat ini masih berjalan (sisa Rp 113 miliar, red),” katanya.

Menanggapi sorotan dan kekhawatiran kalangan legislatif yang menilai pinjaman ini akan membebani pemerintahan periode berikutnya? Ia mengatakan pinjaman daerah didasari asas kelembagaan, bukan personal kepala daerah.

"Eksekutif juga dipastikan akan membawa hasil kajian ini untuk dibahas bersama legislatif," katanya.

“Jika nanti disepakati dalam APBD, itu adalah hasil persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebagai lembaga. Jadi tidak ada masalah,” katanya.

Pemerintah daerah sudah memiliki rekam jejak baik dalam pengelolaan pinjaman pihak ketiga. Pada periode saat ini, pinjaman terdahulu dengan tenor delapan tahun berjalan lancar dengan pembiayaan cicilan Rp 2,5 miliar per bulan.

"Potensi PAD terus kami gali dan asumsi tidak ada lagi pemangkasan TKD dari pusat. Namun jika pinjaman PT SMI ini menjadi satu-satunya jalan keluar, peruntukannya sudah pasti untuk jalan,” katanya.