Mataram (ANTARA) - Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Sudiartawan mengingatkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) untuk memastikan tidak boleh ada anak yang gagal bersekolah hanya karena tidak diterima di sekolah pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB).

"Intinya jangan sampai ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan hanya karena tidak diterima di sekolah yang menjadi pilihan utama," ujar Lalu Sudiartawan di Mataram, Kamis.

Ia menegaskan pelaksanaan SPMB harus tetap menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan.

"Karena itu pemerintah daerah (pemda) harus mampu menjawab kebutuhan tersebut melalui sistem yang adil, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat," ucap Sudiartawan.

Ia mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan anak ke sekolah menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Untuk itu ia berharap Disdikpora NTB mendata kembali mana sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota kosong agar calon murid yang belum diterima di satu sekolah dapat segera diarahkan ke sekolah lain tanpa kehilangan kesempatan belajar.

"Tentunya, kita berharap penerimaan siswa tetap sesuai aturan. Tetapi kalau masih ada anak-anak yang belum diterima sesuai dengan sekolah yang mereka inginkan diupayakan segera dicarikan jalan keluar, sehingga anak-anak tetap bisa sekolah," katanya.

Kepala Disdikpora NTB Syamsul Hadi menegaskan akan memberikan perhatian lebih kepada sekolah yang kuotanya belum terpenuhi agar menjadi tujuan yang setara dari segi kualitas.

Meski demikian ia juga mengingatkan pada kepatuhan masyarakat terhadap aturan domisili agar proses seleksi berjalan baik.

"Keluhan sering datang dari komunitas warga yang ingin anaknya masuk sekolah tertentu. Namun setelah diverifikasi, KK yang digunakan belum genap satu tahun, bahkan ada yang baru beberapa bulan," ujarnya.

Menurutnya, Disdikpora NTB tetap mengacu pada dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan negara dalam proses verifikasi. Namun apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara alamat di KK dan domisili sebenarnya, pihaknya akan melakukan klarifikasi lebih lanjut.

Baca juga: Disdik Mataram mengoptimalkan posko pengaduan jamin SPMB berintegritas

Meski demikian ia berharap praktik perpindahan alamat semata-mata untuk mengejar sekolah tertentu tidak lagi terjadi pada pelaksanaan SPMB berikutnya.

Syamsul juga mengimbau wali murid untuk tidak terpaku pada sekolah yang selama ini dianggap favorit. Menurutnya, kualitas pendidikan di seluruh SMA Negeri pada dasarnya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, fokus ke depan pemerataan kuota dan peningkatan citra serta kualitas sekolah yang belum penuh sehingga beban pada sekolah favorit berkurang.

Baca juga: Hari pertama SPMB di Mataram berjalan lancar

"Ini hanya image saja dan tidak bisa terbukti secara data. Justru jalur domisili ini dalam rangka menetralisir istilah sekolah favorit dan tidak favorit, supaya peserta didik terdistribusi secara merata," katanya.




Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026