"Salah satu akibat yang cukup besar dari di penetapan tersangka sejumlah petinggi BGN sebagai hulu dari pelaksanaan Program MBG, telah menghilirkan ketidakpercayaan publik terhadap program tersebut,"

Mataram (ANTARA) - Koordinator Presidium (Korpres) Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Winengan meminta pemerintah menerapkan kebijakan jeda gizi nasional yang diberlakukan di seluruh Indonesia.

Ia menilai penerapan jeda gizi nasional diperlukan karena kompleksitas permasalahan yang mengiringi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang makin terungkap ke publik setelah penetapan sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Agung.

"Salah satu akibat yang cukup besar dari di penetapan tersangka sejumlah petinggi BGN sebagai hulu dari pelaksanaan Program MBG, telah menghilirkan ketidakpercayaan publik terhadap program tersebut," katanya di Mataram, Senin.

Winengan mengapresiasi penghentian sementara operasional MBG selama masa liburan sekolah sebagai momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program ini. Namun demikian, menurutnya, hal itu tidak cukup waktu untuk mengurai kompleksnya permasalahan di seputar pelaksanaan MBG.

"Dibutuhkan waktu lebih lama dengan melibatkan sejumlah unsur untuk menata kembali pelaksanaan program ini," kata Winengan

Ia memberikan catatan MBG merupakan program sangat prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena program ini memiliki misi yang sangat baik untuk masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, para orang tua lanjut usia (lansia), ibu menyusui hingga balita.

"Tidak berlebihan jika presiden berkomitmen untuk melanjutkan program tersebut," ucapnya.

Baca juga: KAHMI diminta perkuat peran penjaga demokrasi menuju Indonesia Emas

Namun yang sangat disayangkan dan harus diantisipasi, kata dia, jika permasalahan yang mengiringi dan masih mengikuti pasca-penetapan tersangka sejumlah petinggi BGN belum clear and clean, sampai kapan pun program ini akan terus mengundang tanda tanya besar di mata publik.

Oleh karena itu, menurutnya, jeda gizi nasional bisa menjadi jalan tengah dari penguatan isu antara yang menginginkan Program MBG berlanjut dan yang menyuarakan Program MBG diberhentikan. Pasalnya keduanya memiliki alasan yang sama-sama harus didengarkan.

Baca juga: Wakil Ketua DPR sebut Rakornas KAHMI mendukung agenda strategis Prabowo

"Yang menginginkan program berlanjut karena melihat sisi manfaat dari Program MBG. Di sisi lain, desakan agar Program MBG diberhentikan karena prakteknya masih ditemukan sejumlah kejanggalan. Misalnya, ditemukan-nya pejabat publik seperti anggota DPR, bupati, dan wali kota, yang memiliki titik dapur lebih dari lima," katanya.



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026