"Seperti kita tahu, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga memiliki dampak yang luas, baik bagi kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan,"

Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat, Sudirsah Sujanto mengapresiasi kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran memiliki andil besar terhadap kesehatan gizi anak, termasuk dalam menggerakkan ekonomi, hingga menurunkan angka kemiskinan di daerah.

"Seperti kita tahu, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga memiliki dampak yang luas, baik bagi kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian masyarakat, termasuk penurunan angka kemiskinan," ujarnya di Mataram, Senin.

Ia mengatakan pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bappeda NTB di Komisi IV DPRD NTB beberapa waktu lalu, Bappeda mengungkapkan sejak kehadiran MBG berdampak besar terhadap perputaran ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan angka kemiskinan. Melalui hadirnya dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Karena mulai dari tenaga masak, pengemasan, distribusi, hingga pemasok bahan pangan, seluruhnya melibatkan pelaku usaha dan tenaga kerja setempat," kata Sudirsah.

Ia mencontohkan, dalam satu kabupaten ada 25 dapur. Kemudian, 25 dapur itu memperkerjakan 40 sampai 50 orang yang kemungkinan sebelumnya tidak memiliki penghasilan, dan tidak memiliki pendapatan tetap, namun hadirnya MBG ini mereka mendapat penghasilan Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan. Artinya, kehadiran MBG ini bisa memiliki andil besar dalam meningkatkan ekonomi, menyerap tenaga kerja karena pengangguran bisa dikurangi dan penurunan angka kemiskinan bisa diturunkan.

"Jadi, program ini juga mampu menggerakkan ekonomi lokal. Artinya, petani, peternak, dan pelaku usaha lokal, UMKM yang dulunya susah memasarkan hasilnya, tapi karena ada
ikut merasakan manfaatnya sehingga dapat menopang taraf ekonomi," ujar anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat ini.

Selain itu, ia menegaskan, program MBG merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil Indonesia. Termasuk, juga di wilayah NTB.

"Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita. Pemenuhan gizi yang baik akan berdampak signifikan terhadap proses belajar anak di sekolah," kata Sudirsah.

Selain mendukung kesehatan dan pendidikan, program ini juga dinilai dapat meringankan beban keluarga. Karena dengan penyediaan makanan bergizi di sekolah, orang tua dapat mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan penting lainnya.

Ia mengakui, sebagai program yang relatif baru, pelaksanaan MBG masih memerlukan proses penyesuaian. Namun, dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, program ini diyakini dapat berjalan semakin optimal.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan demi menjaga kualitas pelaksanaan program," katanya.

Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan bahwa NTB menunjukkan tren positif penurunan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 hingga kuartal I 2025, menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025.
 
"Ini menunjukkan ada pergerakan. Menariknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa program-program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata," ujar Iqbal.
 
Dirinya menjelaskan, penurunan kemiskinan di desa tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih tinggi, optimalisasi lahan pertanian di NTB seluas lebih dari 10.700 hektare, serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Dampaknya, biaya produksi petani menurun, pendapatan meningkat dan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB naik dari 126,23 menjadi 128.



Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026