Lombok Tengah (ANTARA) - Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah Ferdian Elmansyah di Lombok Tengah, Senin, mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan bersama fraksi-fraksi DPRD, termasuk masukan yang disampaikan dalam pendapat akhir.

"Pemda perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas melalui pemenuhan kebutuhan personel, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan kapasitas kelembagaan," katanya.

Menurut dia, penguatan SDM tersebut diperlukan agar tidak lagi menjadi kendala dalam pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) pada masa mendatang.

Banggar juga meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera mengambil langkah komprehensif, terukur, dan berkelanjutan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan RSUD Praya, termasuk tunggakan kepada pihak ketiga.

"Sehingga tidak lagi membebani operasional rumah sakit serta menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara optimal," ujarnya.

Baca juga: Fenomena haze menyelimuti Lombok NTB picu jarak pandang terbatas

Selain itu, Banggar meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) lebih cermat, objektif, dan berbasis kebutuhan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan maupun pemeliharaan jalan.

Penetapan prioritas tersebut, kata Ferdian, perlu mempertimbangkan tingkat kerusakan jalan, volume lalu lintas, manfaat ekonomi, dan pemerataan pembangunan.

Banggar juga meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian tindak lanjut seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sesuai rekomendasi yang diberikan serta memastikan setiap perangkat daerah memenuhi kewajibannya tepat waktu.

"Langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian internal, dan mencegah terulangnya temuan pada pemeriksaan berikutnya," katanya.

Baca juga: Pembangunan Puskesmas Langko Lombok Tengah memperkuat layanan kesehatan

Selain itu, pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, perencanaan keuangan, dan penganggaran secara lebih terintegrasi, berbasis data, kebutuhan riil, serta indikator kinerja yang terukur.

Banggar juga meminta pemerintah daerah memperkuat tata kelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) melalui peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan sistem pengawasan dan pembinaan, serta peningkatan kapasitas pengelola dana di setiap satuan pendidikan.
 



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026