Bank NTB Syariah perkuat transformasi pengelolaan pajak daerah dengan DSPAD

"Bank NTB Syariah ingin mengharmonisasikan fungsi bank pembangunan daerah dengan pemerintah daerah melalui sistem yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah,"

Mataram (ANTARA) - Bank NTB Syariah memperkuat transformasi digital dengan meluncurkan sejumlah inovasi layanan yang mendukung digitalisasi pelayanan publik, meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) Nusa Tenggara Barat, sekaligus menghadirkan transaksi yang lebih murah bagi nasabah.

Inovasi tersebut diperkenalkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Bank NTB Syariah di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Jalan Udayana, Mataram, Senin (6/7).

Direktur Teknologi Informasi Bank NTB Syariah, Rully Feranata, mengatakan transformasi digital menjadi salah satu strategi perusahaan untuk memperkuat peran sebagai bank pembangunan daerah yang mampu memberikan manfaat nyata bagi pemerintah maupun masyarakat.

Menurut dia, inovasi utama yang diperkenalkan adalah Digital System Pendapatan Asli Daerah (DSPAD), sebuah platform digital yang menghubungkan pemerintah daerah, wajib pajak, dan Bank NTB Syariah dalam satu sistem yang terintegrasi.

"Bank NTB Syariah ingin mengharmonisasikan fungsi bank pembangunan daerah dengan pemerintah daerah melalui sistem yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah," katanya.

Ia mengatakan DSPAD terdiri atas dua layanan utama. Platform berbasis web digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk mengelola administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pendataan, hingga penetapan pajak. Sementara itu, aplikasi berbasis mobile disiapkan bagi wajib pajak agar proses pembayaran menjadi lebih mudah.

Melalui sistem tersebut, wajib pajak akan memperoleh pemberitahuan otomatis setelah besaran pajak ditetapkan pemerintah daerah. Selanjutnya pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran milik Bank NTB Syariah, termasuk layanan mobile banking.

Rully menambahkan sistem digital tersebut juga memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah karena seluruh transaksi pajak dapat dipantau secara real time.

Selama ini pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam mengidentifikasi asal penerimaan pajak maupun kesesuaian nominal pembayaran dengan nilai yang telah ditetapkan.

"Kehadiran DSPAD membuat seluruh proses menjadi lebih transparan, terdokumentasi dan mudah diawasi," ujarnya.

Saat ini implementasi DSPAD masih memasuki tahap uji coba di tiga daerah, yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Dompu.

Pemilihan ketiga daerah tersebut dilakukan karena masing-masing memiliki karakteristik sumber penerimaan pajak yang berbeda.

Kabupaten Lombok Barat memiliki dominasi pajak hotel dan restoran, Lombok Timur memiliki potensi penerimaan dari sektor pertambangan, sedangkan Dompu memiliki objek pajak yang berasal dari usaha sarang burung walet serta sektor lainnya.

Biaya Admin Token Listrik PLN Turun Menjadi Rp2.500

Selain mengembangkan layanan digital untuk pemerintah daerah, Bank NTB Syariah juga menghadirkan inovasi yang langsung dirasakan nasabah melalui penurunan biaya administrasi pembayaran tagihan dan pembelian token listrik PLN.

Biaya administrasi yang sebelumnya sebesar Rp3.500 kini menjadi Rp2.500 untuk setiap transaksi.

Rully menjelaskan penurunan biaya tersebut dapat dilakukan setelah Bank NTB Syariah membangun integrasi sistem secara langsung dengan Icon Plus, anak perusahaan PLN.

Integrasi itu membuat proses transaksi tidak lagi bergantung kepada penyedia layanan pihak ketiga sehingga biaya operasional menjadi lebih efisien.

"Efisiensi tersebut kemudian dialihkan menjadi manfaat bagi nasabah dalam bentuk tarif administrasi yang lebih rendah," ucapnya.

Sistem e-Office Percepat Layanan Internal

Transformasi digital juga diterapkan di lingkungan internal perusahaan melalui implementasi sistem e-Office.

Melalui sistem tersebut, seluruh proses persuratan, disposisi, hingga persetujuan dokumen dilakukan secara elektronik menggunakan jaringan Virtual Private Network (VPN) yang telah dilengkapi sistem keamanan terenkripsi.

Rully mengatakan digitalisasi administrasi membuat proses kerja menjadi lebih cepat karena tidak lagi bergantung pada dokumen fisik maupun kehadiran pejabat di kantor.

Seluruh proses persetujuan telah menggunakan tanda tangan digital sehingga setiap dokumen terdokumentasi secara aman, mudah ditelusuri, serta mempercepat pengambilan keputusan.

Bank NTB Syariah menargetkan seluruh inovasi digital tersebut dapat diperluas ke lebih banyak pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Langkah itu diharapkan mampu mempercepat digitalisasi layanan publik, meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah, serta menghadirkan layanan perbankan yang semakin efisien dan mudah diakses oleh masyarakat.

Baca juga: Kejati memeriksa mantan Sekdaprov NTB terkait korupsi sponsorship MXGP
Baca juga: Bank NTB Syariah dan Universitas Bumigora kolaborasi digitalisasi pengelolaan keuangan
Baca juga: Bank NTB Syariah meraih akses penyaluran KUR