Pemkab Lombok Timur siap tindaklanjuti rekomendasi dewan

"Masukan itu untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan,"

Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat menyatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi dan catatan strategis yang telah disampaikan dewan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) anggaran 2025.

"Masukan itu untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," kata Bupati Lombok Timur Haerul Warisin di Lombok Timur, Selasa.

Ia mengatakan seluruh masukan yang diberikan akan menjadi perhatian dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, seperti RKPD, KUA, dan PPAS, serta APBD, baik pada APBD perubahan maupun APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Dengan demikian diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

"Kami berharap kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD senantiasa terpelihara dengan baik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan," katanya.

Bupati juga memastikan bahwa tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilaksanakan secara tepat waktu dan tuntas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami terus melakukan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tersebut guna memastikan perbaikan sistem pengendalian intern dan optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah," katanya.

Sebelumnya, laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Timur yang dibacakan Farouk Bawazier memberikan sejumlah catatan di antaranya agar Pemda meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengkaji berbagai potensi pendapatan baru yang menjadi kewenangan daerah.

Di samping itu optimalisasi penyelesaian tunggakan pajak dan retribusi daerah pada masing-masing subyek pajak dan subyek retribusi yang masih terutang juga menjadi perhatian.

Banggar juga mengingatkan agar Pemda secara selektif dan terukur menyusun program kegiatan prioritas, sehingga anggaran yang sudah direncanakan dapat menghasilkan program kegiatan yang lebih optimal.

"Termasuk pula dalam catatan tersebut agar temuan-temuan yang menjadi catatan dan rekomendasi BPK tidak terulang Banggar menyarankan agar koordinasi hubungan kerja antara OPD," katanya.