Sensus ekonomi 2026 di Lotim mencapai 30 persen

Lombok Timur (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) hingga awal Juli 2026 telah mencapai sekitar 30 persen dari target keseluruhan.

Kepala BPS Lombok Timur Sri Endah Wardanti di Lombok Timur, Selasa mengatakan, saat ini pendataan lapangan secara door to door masih terus berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan hingga Agustus 2026.

“Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 saat ini masih berada pada tahap pendataan lapangan secara door to door. Progres pendataan sudah mencapai sekitar 30 persen dan kami optimistis seluruh target dapat diselesaikan pada akhir Agustus 2026,” katanya.

Meski progres terus berjalan, BPS Lombok Timur masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, salah satunya adalah penolakan responden untuk diwawancarai.

Selain itu, sebagian masyarakat mengira sudah didata, karena sebelumnya didatangi petugas sensus lain.

“Kondisi tersebut terjadi karena pada waktu yang bersamaan juga berlangsung kegiatan pendataan dari instansi lain, seperti sensus yang dilakukan PLN," katanya.

Baca juga: BPS NTB menempuh pendekatan persuasif hadapi penolakan Sensus Ekonomi

"Akibatnya sebagian masyarakat mengira kedua kegiatan tersebut sama, padahal tujuan dan penyelenggaranya berbeda,” katanya.

Untuk mengantisipasi kesalahpahaman, BPS memastikan seluruh petugas sensus telah dilengkapi atribut resmi sesuai SOP (standar operasional prosedur) di antaranya surat tugas, kartu tanda pengenal, dan rompi resmi.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas yang membawa identitas resmi.

"Petugas akan melakukan wawancara sesuai kuesioner yang telah ditetapkan, sebelum memberikan tanda bahwa pendataan telah selesai," katanya.

Ia juga menegaskan penempelan stiker di rumah responden hanya dilakukan setelah proses wawancara selesai dan mendapat persetujuan pemilik rumah.

Baca juga: BPS Sumbawa melibatkan 279 petugas pada sensus ekonomi 2026

“Kami memastikan stiker baru ditempel setelah wawancara selesai dilakukan dan telah mendapat izin dari pemilik rumah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terhadap penempelan stiker tersebut,” jelasnya.

BPS Lombok Timur berharap masyarakat dapat memberikan informasi yang benar dan bersedia berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026.

“Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi, pengembangan usaha, serta perencanaan program yang lebih tepat sasaran,” katanya.