Timsel menyiapkan seleksi calon KPID NTB transparan dan objektif

Mataram (ANTARA) - Tim Seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat menyiapkan seluruh mekanisme seleksi untuk memastikan proses rekrutmen berlangsung profesional, objektif, transparan, akuntabel, dan bebas intervensi.

Ketua Tim Seleksi Ahsanul Khalik mengatakan seleksi calon anggota KPID memiliki arti penting karena tidak sekadar memilih komisioner baru, tetapi memastikan lembaga independen di bidang penyiaran dipimpin figur yang berintegritas, kompeten, independen, serta berkomitmen menjaga kualitas penyiaran dan hak masyarakat memperoleh informasi yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab.

"Karena itu, setiap tahapan seleksi harus diselenggarakan secara kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya dalam keterangan yang dikonfirmasi di Mataram, Selasa.

Ahsanul, yang akrab disapa Aka, mengatakan seluruh tahapan seleksi akan menerapkan standar pelaksanaan yang sama, mulai dari seleksi administrasi, tes tertulis berbasis "Computer Assisted Test" (CAT), tes psikologi, hingga wawancara.

Computer Assisted Test (CAT) adalah metode ujian atau seleksi menggunakan bantuan komputer yang memungkinkan peserta mengerjakan soal secara digital.

Sistem ini dirancang untuk menciptakan proses evaluasi yang cepat, akurat, objektif, dan transparan, sehingga hasilnya dapat langsung diketahui setelah ujian selesai.

"Kita ingin memastikan seluruh proses seleksi berjalan secara profesional, objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Menurut dia, integritas menjadi fondasi utama penyelenggaraan seleksi. Oleh karena itu, tim seleksi berkomitmen menjaga independensi dengan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh peserta tanpa membedakan latar belakang. Seluruh proses juga akan didokumentasikan sebagai bentuk akuntabilitas.

Pada tahap seleksi administrasi, tim seleksi menyepakati penggunaan daftar periksa yang sama untuk memverifikasi seluruh persyaratan peserta. Pemeriksaan awal dilakukan sekretariat, sedangkan validasi akhir menjadi kewenangan tim seleksi.

Untuk menjamin keabsahan dokumen, tim seleksi tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga memverifikasi langsung kepada instansi penerbit dokumen, termasuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat bebas narkoba, ijazah, pengalaman kerja, serta dokumen pendukung lainnya.

Baca juga: Pendaftaran calon anggota KPID NTB resmi dibuka

"Kita harus memastikan seluruh dokumen yang disampaikan benar-benar sah. Jangan sampai ada dokumen yang secara administratif terlihat memenuhi persyaratan, tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," ujar Aka.

Pada tahap tes tertulis, tim seleksi bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB menyiapkan pelaksanaan CAT dengan standar pengamanan yang ketat. Sebanyak 100 bank soal akan disusun mencakup materi regulasi penyiaran nasional, kelembagaan, wawasan kebangsaan, perkembangan media digital, serta muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik penyiaran di NTB.

Tim seleksi juga akan melakukan simulasi CAT sebelum ujian berlangsung serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan teknis, seperti jaringan internet maupun pasokan listrik.

Baca juga: DPRD NTB siap membentuk pansel seleksi komisioner KPID

Anggota tim seleksi dari unsur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Aliyah, mengatakan kualitas bank soal menjadi instrumen utama untuk mengukur kompetensi peserta. Menurut dia, materi tes harus mampu mengukur pemahaman peserta terhadap regulasi dan etika penyiaran, perkembangan media digital, serta tantangan penyiaran di era konvergensi media.

Selain tes tertulis, tim seleksi menyiapkan tes psikologi yang akan dilaksanakan asesor profesional dari UPTD Penilaian Kompetensi BKD NTB. Hasil tes tersebut akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menilai aspek kepribadian, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, stabilitas emosi, serta kemampuan pengambilan keputusan peserta.

Pada tahap wawancara, tim seleksi juga menyepakati penggunaan pedoman pertanyaan dan indikator penilaian yang seragam guna meminimalkan subjektivitas.

Wawancara akan difokuskan pada penilaian integritas, independensi, komitmen terhadap pelayanan publik, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, pemahaman regulasi penyiaran, serta kesiapan peserta menghadapi tantangan penyiaran di era digital.