Mataram (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat memberikan atensi terhadap persoalan lingkungan dan sampah yang dihadapi Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Jadi, kami berdiskusi bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup yang bisa kita gapai, misalkan soal penghijauan dan memastikan bencana-bencana hidrometeorologi tidak terjadi," ujarnya didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada wartawan usai rakor dengan jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten kota di NTB di Mataram, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa 80 persen bencana itu terjadi disebabkan karena ulah manusia baik itu erosi, dan berkurangnya daerah tangkapan air akibat alih fungsi lahan.

"Nah bencana-bencana itu harus dipulihkan," ujarnya.

Selain persoalan lingkungan, yang tidak kalah penting untuk ditangani, menurut Jumhur, yakni persoalan sampah. Kementeriannya sudah memiliki kiat-kiat untuk mengatasi hal tersebut disesuaikan dengan kearifan lokal daerah setempat.

Baca juga: Pemkab Lombok Timur mengoptimalkan pengelolaan sampah jadi kompos

Sementara itu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan Kementerian Lingkungan Hidup siap membantu untuk mencari solusi terhadap persoalan sampah yang ada di NTB, salah satunya di TPA Kebon Kongok, Lombok Barat. Termasuk, open dumping lain yang ada di NTB.

"Kemudian, kami juga bicara lebih luas salah satunya mengenai dampak tambak terhadap lingkungan laut," ujarnya.

Iqbal menegaskan, seluruh persoalan yang dipaparkan kepada Menteri Lingkungan Hidup masih merupakan tahap awal atau pemetaan kondisi lingkungan di NTB. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya akan diselaraskan dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan Presiden, sehingga program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secara terpadu.

Baca juga: PLN dorong ekonomi sirkular di Mataram lewat digitalisasi bank sampah

Ia optimistis sinergi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Lingkungan Hidup akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, rehabilitasi hutan yang rusak, pelestarian kawasan mangrove, hingga perlindungan ekosistem laut diharapkan dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

"Jadi, ini baru kita kumpulkan masalah-masalah lingkungan yang kita hadapi untuk disinkronkan dengan kebijakan yang sudah diputuskan presiden dan kementerian lingkungan," katanya.

 


 



Pewarta :
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026