Pemprov NTB menyiapkan BUMD khusus perdagangan karbon

Sumbawa (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan badan usaha milik daerah (BUMD) khusus yang bertugas mengelola perdagangan karbon sebagai upaya memperkuat ekonomi hijau sekaligus mengoptimalkan potensi penyerapan emisi gas rumah kaca.

"Pemerintah provinsi menyiapkan BUMD yang khusus menangani carbon trading," kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat ditemui usai menanam bibit pohon mangrove di Labuan Alas, Sumbawa, NTB, Selasa.

Iqbal irit bicara saat ditanya lebih jauh tentang apakah skema kelembagaan BUMD khusus perdagangan karbon itu berada di bawah naungan NTB Capital atau berdiri sebagai entitas tersendiri.

Dia menegaskan pembentukan badan khusus yang menangani perdagangan karbon tersebut sedang dibahas di tingkat pemerintah daerah.

"Skema itu sedang kami bahas dan kami persiapkan," ucap Iqbal.

Pemerintah NTB mendorong perusahaan-perusahaan penghasil emisi agar ikut berkontribusi dalam memulihkan lingkungan melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove.

Menurut Iqbal, Nusa Tenggara Barat memiliki potensi kawasan pesisir yang luas dan sesuai untuk pengembangan hutan mangrove. Potensi itu dapat menjadi kontribusi nyata daerah dalam menyerap emisi karbon sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional.

"NTB punya banyak potensi dengan pantai-pantai yang sangat sesuai untuk penanaman mangrove. Artinya, ini kontribusi NTB kepada Indonesia dengan menyerap sebanyak mungkin karbon yang ada," pungkas Iqbal.

Baca juga: Pemprov NTB membayarkan gaji PPPK Rp23,35 miliar melalui BPR

Kementerian Lingkungan Hidup menekankan akselerasi pertumbuhan ekonomi tidak boleh lagi mengorbankan kelestarian alam, melainkan berjalan selaras dan seimbang dengan perlindungan fungsi lingkungan hidup agar manfaat dari hasil pembangunan ekonomi bisa dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Pasar karbon merupakan salah satu solusi dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca melalui transaksi jual beli kredit karbon yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru.

Baca juga: Pemprov NTB siapkan holding BUMD, sistem penggajian PPPK terintegrasi

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan Indonesia membutuhkan pendanaan besar untuk menurunkan emisi karbon senilai 286 miliar dolar AS atau setara Rp4.000 hingga Rp5.000 triliun, sehingga tidak mungkin pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh negara.

Para investor yang melakukan perdagangan karbon dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan mangrove. Aktivitas itu sekaligus menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan.